Korlantas Polri Siapkan Konsep <i>Single Data</i> untuk Tingkatkan Kepatuhan Bayar Pajak

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri siapkan konsep single data untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Konsep tersebut, merupakan sinkronisasi data antara Korlantas, PT Jasa Raharja, dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

"Kita sedang mengkonsepkan single data biar sama semua biar kita semua tahu," ujar Direktur Regident Korlantas Polri Brigjen Pol Yusri Yunus dalam keterangannya, Jumat (22/7).

Dijelaskan Yusri, single data ini bertujuan untuk menyelaraskan data dari ketiga instansi tersebut. Sehingga, perbedaan pencatatan data kendaraan bermotor antar instansi yang dilakukan di Samsat bisa diminimalisir dan pendataan pajak lebih akurat.

"Kalau kami sih sebenarnya mengharapkan kepolisian ini adalah bagaimana single data ini bisa berjalan data itu bisa valid semuanya," terangnya.

Kata Yusri lagi, Korlantas telah memiliki sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk menertibkan pengendara yang belum bayar pajak. Dia berharap masyarakat semakin taat pajak untuk pembangunan yang lebih baik.

"Masyarakat harus tahu juga bahwa dari hasil pajak kendaraan bermotor ini bisa membantu pemerintah membangun infrastruktur. Tentang jalan seperti apa, bahkan dengan teknologi-teknologi. Dari mana, ya dari masyarakat juga (pajak)," pungkasnya.

Saat ini, sumbangan wajib pajak di Indonesia masih cukup rendah. Berdasarkan data PT Jasa Raharja, tercatat sebanyak 40 juta dari total 103 juta kendaraan di Indonesia belum membayar sumbangan wajib.

Akibatnya, negara kehilangan pendapatan dari sektor PKB. Hingga kini, tercatat negara hilang pendapatan sampai Rp 100 triliun lebih akibat lebih dari 50 persen kendaraan belum bayar pajak.

Berita

Politik

Korlantas Polri Siapkan Konsep Single Data untuk Tingkatkan Kepatuhan Bayar Pajak

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Paradoks Penegakan Hukum

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda