Berita

Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang (AMLT) melakukan aksi di Kantor ESDM/Ist

Nusantara

AMLT Soroti Perusahaan yang Diduga Melanggar Izin Konsesi Tambang di Kaltim

KAMIS, 21 JULI 2022 | 03:56 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sengkarut praktek pertambangan mineral dan batubara masih menjadi polemik serius yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan.

Adalah, PT Supra Bara Energy (SBE) yang mengklaim beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku, namun oleh Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang (AMLT) Kalimantan Timur dinilai telah melakukan penambangan di luar konsesi yang ditetapkan Kementrian ESDM dan tidak taat dengan izin lingkungan.

"Maka kami dari Aliansi Masyarakat Lingkar Tambang (AMLT) Berau Kalimantan Timur memberikan somasi terbuka kepada pemerintahan dan PT SBE, dengan somasi terbuka kami minta pemerintah melalui Kementerian ESDM untuk mencabut izin PT.SBE karena telah melakukan penambangan diluar wilayah konsesi diberikan", ujar Koordinator AMLT Kalimantan Timur Desy Fitriansyah melalui keterangan tertulis, Rabu (20/7).


Menurutnya, selama ini  PT SBE tidak memiliki blue print Rencana Kerja Anggaran dan Biaya dan Rencana Penutupan Tambang bisa Beroperasi. Akibatnya, aktivitas penambangan telah membuat lubang dimana-mana dan tidak melakukan reklamasi, sehingga beberapa kali kawasan pemukiman seperti Kecamatan Teluk Bayur harus menjadi langganan banjir.   

Lebih lanjut Desy menerangkan bahwa semua Izin lingkungan PT SBE tidak berlaku lagi dan diduga pemalsuan dokumen perizinan. Pihaknya pun mendesak kepada Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur untuk menindak tegas dan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin tambang PT.SBE.

"Kami meminta adanya tindakan hukum sanksi administrasi dan Pidana sesuai UU No 4/2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, dan peraturan No 23/2010 tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara,” demikian Desy.


Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya