Berita

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB)/Net

Politik

Kunci Pergerakan Parpol Lain, Wajar Soliditas KIB Diganggu

RABU, 20 JULI 2022 | 05:22 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Soliditas Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) belakangan menjadi sorotan. Bahkan, koalisi bentukan Partai Golkar, PPP, dan PAN ini dianggap mengunci pergerakan partai politik (parpol) lain.

Menurut Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an, bicara koalisi sampai saat ini masih cair, kendati sudah ada KIB maupun koalisi lain.

"Bagi saya sebelum ada ikatan capres yang diusung, ikatan koalisi masih sangat cair. Lebih spesifik lagi koalisi akan terbentuk ketika sudah mendaftar di KPU, tapi tentu finalnya sudah mengusung capres-cawapres," ungkap Ali saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (19/7).


KIB, kata Ali, memang sudah menjaring koalisi, tapi sampai sekarang belum ada nama capres yang diusung secara resmi. Ali menekankan, hal itu juga yang membuat posisinya bisa saja digoyang partai lain.

"Satu sisi KIB memang bisa mengunci partai-partai lain, posisi PDIP misalnya, relatif terkunci dengan adanya KIB. Begitu juga dengan poros Gondangdia, Nasdem relatif terkunci. Makanya banyak partai, termasuk analis politik mengomentari KIB," jelas dia.

Apalagi, sambung Ali, nama-nama ketua umum partai yang tergabung dalam KIB kerap mencuat sebagai kandidat cawapres dalam setiap hasil lembaga survei. Meski ada Airlangga di beberapa hasil survei potensial sebagai capres.

Ali menambahkan, wajar jika belakangan soliditas KIB diganggu parpol lain. Sebab koalisi mereka memang semua masih cair. Kemudian, lem perekat KIB ini apa sebenarnya?

"Apakah sudah ada deal tertentu dari salah satu figur capres, atau upaya mengunci partai lain. Atau yang agak programatik koalisi dini yang dibentuk KIB memberikan satu pendidikan politik kepada publik sekaligus brand value tiga partai di KIB itu," pungkas Ali.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya