Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Nusantara

Tak Ingin Seperti Sri Lanka, Menkeu Sri Mulyani Minta Waspada

KAMIS, 14 JULI 2022 | 21:48 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan saat ini pemerintah tengah berusaha keras mensiasati agar Indonesia bisa keluar dari ancaman resesi.

Dikatakan Sri, seluruh instrumen kebijakan akan digunakan. Baik kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, hingga regulasi lain. Terutama regulasi dari korporasi agar indonesia bisa terhindar dari jurang resesi seperti yang dialami Sri Lanka.

“Kami tidak akan terlena. Kami tetap waspada," kata Sri Mulyani di sela-sela Pertemuan Menkeu G20 di Nusa Dua, Badung, Bali.


Diketahui, dari data survei Bloomberg, Indonesia masuk ke dalam peringkat 14 dari 15 negara di Asia yang kemungkinan mengalami resesi ekonomi. Meskipun dengan kemungkinan resesi sebesar tiga persen, jauh dari Sri Langka yang menempati posisi pertama dengan potensi resesi 85 persen.

Di bawah Sri Langka masih ada Selandia Baru dengan persentase 33 persen, Korea Selatan 25 persen, Jepang 25 persen, dan China 20 persen.

Sri Mulyani menegaskan, rendahnya potensi resesi Indonesia sebagai gambaran ketahanan pertumbuhan ekonomi domestik. Indikator neraca pembayaran, hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kuat.

"Dari sisi korporasi maupun dari rumah tangga, kita juga relatif baik," kata Sri Mulyani.

Menurut Sri Mulyani, sektor keuangan Indonesia relatif lebih kuat semenjak krisis global 2008-2009. Daya tahan Indonesia membaik dan risiko kredit macet perbankan pun terjaga.

"Namun, kita tetap harus waspada karena ini akan berlangsung sampai tahun depan. Risiko global mengenai inflasi dan resesi atau stagflasi sangat nyata dan akan menjadi salah satu topik penting pembahasan di G20 Indonesia," ujarnya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya