Berita

Puan Maharani dan Ganjar Pranowo/Net

Politik

Pilih Puan atau Ganjar untuk Pilpres 2024, PDIP Disarankan Gelar Konvensi

KAMIS, 14 JULI 2022 | 05:58 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Sebagai partai terbesar di Indonesia, PDIP disarankan melakukan konvensi untuk menentukan siapa kader yang memang layak diusung menjadi calon presiden di pertarungan pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024 mendatang.

Demikian pendapat Direktur Eksekutif Lanskap Politik Indonesia (LPI) Andi Yusran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (14/7).

Menurut Andi, konvensi perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kehendak politik dari akar rumput. Langkah ini, kata Andi akan bisa mencegah terjadinya perpecahan di internal partai.


Andi membaca, baik Ganjar yang dalam survei selalu teratas dan Puan Maharani sebagai putri mahkota adalah aset penting bagi partai.

"Siapa yang sesungguhnya dikehendaki oleh akar rumput walaupun 'hak prerogatif' ada di tangan Megawati," demikian kata Andi.

Ia berpendapat, jika nantinya potensi positif Ganjar tidak diakomodir oleh PDIP, maka peluangnya besarya Ganjar akan dipinang oleh partai lain. Analisa Doktor Politik Universitas Padjajaran ini, bagi partai lain, Ganjar yang elektabilitas-nya moncer adalah magnet untuk diusung dalam Pilpres 2924.

"Dengan harapan akan memberikan 'coattail effect' bagi partai pengusung dalam Pemilu legislatif 2024," jelas Andi.

Terkait dengan hasil kongres yang memutuskan Megawati memiliki hak prerogatif menentukan Capres, Dosen Universitas Nasional ini menyarankan untuk legowo tidak menggunakan haknya dalam menentukan siapa sosok Capres PDIP

"Ketika itulah dibutuhkan kelegowo-an dari Megawati untuk tidak menggunakan hak prerogatifnya," pungkasnya.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya