Berita

Politisi PKS Mulyanto/Net

Politik

PKS Minta Jokowi Tegur Menteri Salah Gunakan Jabatan

KAMIS, 14 JULI 2022 | 00:18 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Tindakan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, yang berkampanye untuk anaknya saat sosialisasi harga minyak goreng (migor) dianggap tidak etis dan berpotensi menyalahgunakan jabatan.

Politisi PKS Mulyanto mendesak Presiden Joko Widodo menegur sekaligus mengingatkan Mendag untuk tidak mengulang perbuatan yang sama di kemudian hari.

"Ini contoh yang tidak baik bagi publik dalam kerangka good governance. Dukungan publik kepada pemerintah akan lemah kalau ini terus dilakukan," demikian kata Mulyanto, Rabu (13/7).


Kata Mulyanto, Mendag sebagai pejabat publik harus lebih bijaksana terkait dengan sosialisasi Migor minyakita. Ia mengingatkan agar Zulhas tidak menggunakan program tersebut untuk kepentingan politik pribadi atau keluarga.

Mulyanto meminta Mendag tidak mencampuradukan urusan pengelolaan negara dengan urusan politik pribadi atau keluarga. Jangan sampai program Migor minyakita ini menuai pesimisme publik.  

"Kita tidak menginginkan hal itu," tegasnya.

Mulyanto menambahkan, sebaiknya Mendag fokus mendistribusikan Minyakita ke daerah remote khususnya Wilayah Indonesia Timur, yang selama ini tidak terjangkau migor curah. Sehingga di daerah tersebut benar-benar harga Migor bisa mencapai HET.

"Keunggulan Migor minyakita, yang terkemas secara sederhana tersebut, adalah dapat disimpan lebih lama dan dengan jangkauan distribusi yang luas. Mendag jangan mendistribusikannya di wilayah yang justru mudah terjangkau migor curah biasa," jelas Wakil Ketua FPKS DPR RI ini.

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

UPDATE

Kontrak Rp25 Triliun PAM Jaya–Moya Disorot, Air Bersih Warga Miskin Masih Mandek

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:56

Purbaya Restui DJP Tambah Jabatan Baru hingga Akhir 2026

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:41

Protes Dedi Mulyadi, 10 Ribu Buruh Jabar akan Datangi Istana

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:30

Kritik di Tembok Kekuasaan

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:30

Dana Haji Khusus Tertahan, DPR Warning Jangan Merugikan Jamaah

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:07

KPK Bidik Riza Chalid di Kasus Suap Katalis

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:59

Sidang Ijazah Jokowi Ditunda Lagi, Bukti Penggugat Belum Valid

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:53

Presiden Minta Media Keluar Ruangan, Lanjutan Taklimat Digelar Tertutup

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:27

Mahasiswa Indonesia Bentangkan Spanduk "Save Venezuela"

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:26

Lurah Batu Ampar Kecewa Lahan Dispora Diserobot Pengembang

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:20

Selengkapnya