Berita

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung/RMOL

Politik

Sinergikan Data Kependudukan, Komisi II DPR Minta Pemda dan Penyelenggara Pemilu Harus Aktif

RABU, 13 JULI 2022 | 02:18 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Untuk mematangkan persiapan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024, berbagai macam tahap terus digalakkan. Tujuannya, untuk mendukung kelancaran perhelatan politik lima tahunan ini, salah satunya pemutakhiran data pemilih.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan perlu adanya pencocokan antara data di pemerintah daerah dengan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bagi Politisi Golkar ini, kesadaran masyarakat untuk beradministrasi yang masih rendah, dapat memicu ketidakakuratan DPT nantinya.


Ia pun mencontohkan ada anggota keluarga yang meninggal, belum tentu keluarganya memiliki kesadaran  melaporkan kepada aparat pemerintah, baik itu ke desa maupun ke kelurahan.

"KPU Kepulauan Riau sudah baik sudah berkoordinasi dengan dinas pemakaman,” ujarnya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI bertemu dengan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Senin (11/7).
 
Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menambahkan, pihak penyelenggara Pemilu dan Pemerintah Daerah Kepulauan Riau perlu melakukan sinergi data DPT.

Bukan hanya itu, perlu juga segera disosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingnya pemutakhiran data kependudukan.
 
“Harus ada terobosan yang lebih proaktif, pertama sinergi antara penyelengara pemilu dengan pemerintah daerah harus terbuka, yang kedua harus lebih aktif lagi jemput bola serta sosialisasi lagi ke masyarakat agar lebih sadar tentang administrasi kependudukan,” pungkas Doli.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya