Eks PM Jepang Ditembak, Komisi I DPR Minta Pengamanan Pejabat Indonesia Dievaluasi

Komisi I DPR RI mendorong evaluasi pengamanan para pejabat dan mantan pejabat tinggi negara Indonesia seiring tragedi penembakan mantan PM Jepang, Shinzo Abe.

Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono mengingatkan, pengamanan pejabat dalam negeri harus tetap proporsional dan terukur agar tidak timbul kesan arogan terhadap rakyat.

“Perlu penguatan dalam pelaksanaan agar jangan sampai kecolongan. Tetapi, pelaksanaan harus proporsional agar jangan arogan,” kata Anggota Komisi I DPR RI, Dave Laksono saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (9/7).

Di Indonesia, sudah ada regulasi yang mengatur soal pengamanan mantan pejabat tinggi negara, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59/2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya.

Meski demikian, evaluasi demi evaluasi harus tetap dilakukan, mengingat Indonesia juga pernah mengalami pengalaman tak mengenakan saat mantan Menko Polhukam, Wiranto ditusuk orang tak dikenal pada tahun 2019 silam di Banten.  

“Di Indonesia juga sudah ada beberapa kali ancaman dan serangan fisik kepada pejabat negara, Pak Wiranto alhamdulilah selamat dari serangan tersebut,” tutur politisi Golkar ini.

“Pejabat negar wajib dekat dengan rakyatnya, akan tetapi keamanannya harus terjamin,” pungkasnya.