Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Net
Berbagai tantangan dan risiko turut mengiringi tren pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kini mulai merangkak naik berkat penanganan pandemi Covid-19 yang baik.
Pemerintah pun tidak tutup mata atas berbagai risiko dan tantangan global yang bisa memicu pelambatan pertumbuhan ekonomi.
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini pemerintah terus melakukan arah kebijakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) seiring terkendalinya pandemi Covid-19.
"Arah kebijakan program PEN akan lebih antisipatif, responsif, dan produktif. Anggaran program PEN terus didorong untuk
jobs-stimulating recovery dengan kegiatan yang lebih produktif,†kata Airlangga dalam keterangannya, Jumat (8/7).
Airlangga lantas mengungkap berbagai risiko dan tantangan global yang dapat memicu pelambatan pemulihan ekonomi global. Tantangan tersebut terkait
The Perfect Storm atau 5C, yakni Covid-19,
Conflict, Climate Change, Commodity Price, serta
Cost of Living.
Berbagai lembaga internasional telah memproyeksikan pertumbuhan global terkoreksi cukup signifikan. Lembaga internasional seperti IMF dan World Bank memproyeksikan ekonomi global pada tahun 2022 tumbuh masing-masing 3,6% dan 2,9%, turun dari proyeksi sebelumnya di awal tahun.
Dengan adanya berbagai risiko tersebut, pemerintah siap memitigasi melalui berbagai kebijakan penanganan kesehatan, peningkatan daya beli masyarakat, dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional melalui berbagai insentif.
Beberapa insentif yang telah dikeluarkan yaitu seperti insentif fiskal PPN DTP Perumahan, PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Roda 4, perluasan Program BT-PKLWN, dan Subsidi Bunga KUR.
Ketua Umum Partai Golkar ini juga tidak menampik kondisi geopolitik, yakni antara Rusia dengan Ukraina turut berdampak pada perekonomian Indonesia, sekurang-kurangnya pada sektor pangan dan energi.
Untuk itu, pemerintah masih mengabsorpsi dampak kenaikan harga komoditas global melalui kebijakan fiskal, antara lain dengan meningkatkan jumlah subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Dalam jangka pendek, kebijakan perlindungan sosial perlu dipertebal untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan menengah ke bawah yang menjadi kelompok paling rentan dari dampak kenaikan harga,†ujar Menko Airlangga.
