Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan/Net
Pembahasan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ( RUU PDP) telah diperpanjang oleh parlemen, dan pembahasannya semakin mendekati kesimpulan tahap akhir untuk segera dibahas secara formal di DPR RI.
Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan mengatakan bahwa, lembaga pengawas yang sebelumnya menjadi persoalan antara DPR dan pemerintah sudah selsai dan akan segera dibahas.
"Jadi, secara pembahasan sebetulnya sudah jauh lebih lancar. Bottle neck kan di kelembagaan ya, sekarang kelembagaan sudah beres, maka sertifikasi untuk data procession officer juga sudah beres, kemudian mekanismenya akan diatur oleh PP, kalau pembentukan lembaganya diserahkan pada perpres," kata Farhan kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7).
Dia menambahkan, DPR akan menyerahkan kepada presiden untuk pembentukan lembaga pengawas eksekutif untuk PDP. Sebab, lanjut Farhan, dalam sistem presidensial otoritas perlindungan data (OPD) juga menjadi kewenangan presiden.
Politikus Nasdem ini mengatakan OPD sangat diperlukan untuk melindungi data pribadi secara optimal. Dia mengatakan transfer data antarnegara harus memiliki undang-undang sebagai persyaratan.
"Pada prinsipnya, di UU ini kami hanya mencantumkan bahwa lembaga ini, OPD, otoritas perlindungan data, harus memberikan perlindungan data yang paling optimal. Kenapa? karena tujuannya nanti, artinya kita bisa melakukan transfer data antarnegara karena semua negara yang melakukan perjanjian transfer data ini semuanya harus memiliki UU dan lembaga yang setara untuk perlindungan data pribadi," ucap Farhan.
Farhan mengatakan jumlah daftar inventarisasi masalah (dim) pun sudah sepakat antara pemerintah dan DPR. Tinggal perlu ditinjau ulang dan disinkronisasi.
"Dim semua sudah dibahas. Sudah diketok. Tetapi kami akan meninjau kembali atau
review terhadap dim yang karena usulan-usulan baru perlu disesuaikan atau sinkronisasi, sehingga perlu dibuat perumusan baru," ujarnya.
Farhan menyebut masa sidang depan pembahasan RUU PDP selesai di Komisi I. Dia berharap RUU PDP dapat disahkan pada 17 Agustus 2052.
"Masa sidang depan di komisi sudah selesai. Termasuk ketika nanti pemerintah menyerahkan ke baleg, sinkronisasi dan perumusannya sudah mudah. Nah mudah-mudahan sih setelah 17 Agustus kita sudah bisa ketok," ujarnya
"Targetnya itu karena pemerintah juga sudah gelisan kenapa ini nggak jadi jadi. Bottle necknya tapi sudah selesai semua," lanjut Farhan.
