Berita

Wakil Presiden Republik Indonesia, Maruf Amin/Net

Politik

Minta Fatwa MUI, Wapres Maruf Amin: Ganja Dilarang tapi Ada Pengecualian

RABU, 29 JUNI 2022 | 09:32 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Majelis Ulama Indonesia (MUI) diminta untuk segera membuat fatwa terkait legalisasi ganja untuk kepentingan medis.

Pasalnya, MUI telah ada putusan melarang konsumsi ganja karena masuk kategori tanaman yang lebih banyak mudharatnya. Namun, akan berbeda jika tanaman ganja itu digunakan untuk kesehatan.  

“Ganja itu memang dilarang dalam arti membuat masalah, dalam Al Quran dilarang. Masalah kesehatan itu MUI sebagai pengecualian, MUI harus membuat fatwanya,” kata Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/6).


Mantan Ketua MUI ini menilai, legalisasi ganja untuk kepentingan medis perlu ada fatwa baru yang dijadikan pedoman. Namun, harus ada aturan dan kriteria yang tegas mengenai mana saja varietas ganja yang boleh untuk medis dan tidak sama sekali.

“Fatwa baru pembolehannya, artinya ada kriteria. Saya kira MUI akan segera mengeluarkan fatwanya untuk bisa dipedomani oleh DPR.Jangan sampai nanti berlebihan dan menimbulkan kemudharatan,” tuturnya.

“Ada berbagai klasifikasi, saya kira ganja itu, ada varietasnya, nanti supaya MUI membuat fatwa berkaitan dengan varietas-varietas ganja itu,” demikian Ma’ruf Amin.

Legalisasi ganja untuk medis ini semakin ramai diperbincangkan setelah viral di medsos foto seorang ibu yang diketahui bernama Santi Warastuti bersama anaknya yang mengidap cerebral palsy atau gangguan yang memengaruhi kemampuan otot, gerakan, hingga koordinasi tubuh seseorang.

Santi melakukan aksi dalam Car Free Day (CFD) Bundaran HI Jakarta pada Minggu (26/6) membentangkan poster “Tolong, Anakku Butuh Ganja Medis”.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

Mengapa 2026 adalah Momentum Transformasi, Bukan Resesi?

Senin, 13 April 2026 | 00:01

Armada Pertamina Terus Distribusikan Energi di Tengah Tantangan Global

Minggu, 12 April 2026 | 23:40

KSAL Sidak Kesiapan Tempur Markas Petarung Marinir

Minggu, 12 April 2026 | 23:11

OTT: Prestasi Penegakan Hukum atau Alarm Kegagalan Sistem

Minggu, 12 April 2026 | 22:46

Modus Baru Pemerasan Bupati Tulungagung: Dikunci Sejak Awal

Minggu, 12 April 2026 | 22:22

Ketum Perbakin Jakarta: Brimob X-Treme 2026 Ajang Pembibitan Atlet Nasional

Minggu, 12 April 2026 | 22:11

Isu Kudeta Prabowo Dinilai Bagian Konsolidasi Politik

Minggu, 12 April 2026 | 21:47

KPK Duga Adik Bupati Tulungagung Tahu Praktik Pemerasan

Minggu, 12 April 2026 | 21:28

Brimob X-Treme 2026: Dari Depok untuk Panggung Menembak Dunia

Minggu, 12 April 2026 | 21:08

Polisi London Tangkap 523 Demonstran Pro-Palestina

Minggu, 12 April 2026 | 20:06

Selengkapnya