Wasekjen PB PMII Bidang Politik, Hukum dan HAM, Hasnu/RMOL
Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PB PMII) menyerukan agar rakyat jangan memilih calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) hasil desain oligarki pada Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun 2024.
Wasekjen PB PMII Bidang Politik, Hukum dan HAM, Hasnu menjelaskan rakyat Indonesia harus cerdas dalam memilih Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 yang menjadi produk desain oligarki.
Ia menjelaskan, calon presiden dan calon wakil presiden yang muncul di Pilpres 2024 tidak akan bisa mewujudkan janji-janji politik selama oligarki yang mengusung.
“Jangan heran bila janji-janji manis untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemakmuran rakyat yang diucapkan Capres-Cawapres dalam kampanye politik tidak akan pernah terwujud. Sebab, yang membiayai proses munculnya pasangan calon adalah Oligarki," ujar Hasnu kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu siang (26/6).
Hasnu mengatakan bahwa dalam praktiknya, oligarki yang mengatur kebijakan dan kekuasaan agar berpihak kepada kepentingan bisnisnya. Artinya, tidak akan mungkin seorang Capres-Cawapres menghentikan impor garam, impor gula, impor beras dan komoditas lainnya.
Sementara, oligarki yang mendesain dan membiayai Paslon tersebut adalah bagian dari penikmat uang rente dari keuntungan impor, bisnis tambang, dan energi kotor di Indonesia.
Menurut Hasnu, rakyat berhak menolak Capres-Cawapres oligarki. Kemudian, rakyat berhak juga agar menentukan pilihannya guna mendukung Capres-Cawapres yang mempunyai integritas, kapabilitas, elektabilitas, dan spritualitas.
"Rakyat jangan pernah terpengaruh dengan polesan sejumlah lembaga survei yang diduga hasil bayaran para oligarki untuk menaikkan popularitas tokoh tertentu. Maka dari itu, penting sekali agar publik mencaritahu terkait rekam jejaknya," jelas Hasnu.
Aktivis asal KUpang, NTT itu menegaskan bahwa akyat harus sadar bahwa Pemilu 2024 itu pesta rakyat, bukan pesta para oligarki dalam membajak hak publik, serta mengeruk sumber daya rakyat dan negara.
Oligarki itu, kata Hasnu, ancaman terbesar terhadap kelangsungan sistem demokrasi. Dalam teorinya, oligarki itu segelintir orang yang bisa mengendalikan kekuasaan, bisa mengatur dan mengkondisikan situasi politik, seperti dalang yang mengatur wayang.
"Demokrasi yang mahal kerap memerlukan oligarki. Oligarki mempengaruhi aktor politik, partai politik, bahkan sistem politik. Modus operandi oligarki yaitu fasilitasi rekrutmen politik, fase koalisi politik, fase elektoral, pembentukan pemerintahan hingga pembuatan kebijakan," ungkap Hasnu.
