Berita

Stanislaw Koziej/Net

Dunia

Mantan Kepala Keamanan Polandia Desak NATO Ultimatum Rusia

SELASA, 21 JUNI 2022 | 10:25 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tindakan Rusia yang terus melakukan serangan dekat perbatasan NATO di bagian barat Ukraina membuat mantan kepala Biro Keamanan Nasional Polandia Jenderal Stanislaw Koziej angkat bicara.

Berbicara dalam sebuah wawancara dengan portal web Polandia Onet pekan lalu, Koziej meminta NATO untuk memberikan ultimatum ke Rusia: hentikan serangan rudal di bagian barat Ukraina atau aliansi akan memberlakukan perlindungan anti-rudal atas Ukraina.

Koziej, yang merupakan kepala keamanan nasional Polandia antara 2010 dan 2015, mengatakan bahwa NATO harus melindungi peralatan militer yang dikirim negara-negara Barat ke Ukraina.


"Saat ini pasukan Rusia sedang mencoba untuk menghancurkan senjata dengan rudal jarak jauh yang diluncurkan dari Laut Hitam, atau dengan bantuan penerbangan strategis," katanya, seperti dikutip dari RT, Senin (20/6).

"Ini tidak dapat diterima,” kata Koziej.

Menurutnya, fakta bahwa Rusia tampaknya menggunakan rudal dual-purpose yang mampu membawa hulu ledak nuklir memberi NATO setiap alasan untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko.

“Kami memiliki semua argumen untuk mengambil tindakan pencegahan dan untuk menginformasikan Rusia bahwa jika tidak berhenti menyerang perbatasan kami dengan rudal jarak jauh, maka dari suatu hari kami akan memperkenalkan perlindungan anti-rudal atas Ukraina Barat,” kata Koziej.

Menurut Koziej, hingga saat ini Rusia telah berhasil memeras Barat dengan mengancam potensi penggunaan senjata nuklir. Oleh karena itu, menurutnya, NATO harus siap untuk menembak jatuh rudal Rusia pada jarak yang tepat dari perbatasannya.

“Menurut saya, situasi ini akhirnya harus dibalik atau setidaknya seimbang. Tidak mungkin dalam konfrontasi dua pihak hanya satu yang menakut-nakuti, memasang penghalang, kondisi dan garis merah,” kata mantan kepala Biro Keamanan Nasional.

Sejak peluncuran operasi militer khusus Rusia, Kiev telah meminta NATO dan negara-negara Barat untuk memberlakukan zona larangan terbang atau memberi Ukraina sarana untuk melakukannya sendiri, seperti sistem pertahanan anti-udara dan pesawat tempur.

Permintaan ini, bagaimanapun, tetap tidak terpenuhi karena Barat mengklaim bahwa langkah seperti itu akan menempatkannya dalam konfrontasi langsung dengan Rusia.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya