Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto/Net
Pemerintah didesak meningkatkan volume dan besaran subsidi solar dalam APBN 2023. Desakan itu karena melihat setelah pandemi Covid-19 melandai, kegiatan sektor industri mulai bergerak cepat dan mobilitas masyarakat akan semakin tinggi.
Demikian desakan yang disampaikan anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, Senin (20/6).
Mulyanto menjelaskan, berangsung normalnya kegiatan industri membuat kebutuhan BBM industri dan transportasi meningkat. Tanpa adanya kenaikan jumlah pasokan, tentu ini akan menimbulkan kerawanan bagi terjadinya kelangkaan BBM.
Politisi fraksi PKS ini mengusulkan pada Pemerintah agar subsidi pada tahun 2023 untuk BBM jenis solar ini dinaikkan dari Rp 500 per liter menjadi Rp 3.500 per liter. Tujuannya, untuk menyesuaikan dengan kenaikan ICP (harga minyak mentah Indonesia) yang menyentuh angka 100 dolar AS per barel.
Bagi Mulyanto hal itu penting agar beban kenaikan harga minyak dunia tidak langsung ditimpakan kepada masyarakat berupa kenaikan harga solar.
"Namun beban tersebut ditanggung oleh Pemerintah yang betindak sebagai shock absorber atas kenaikan harga energi dunia,†kata Mulyanto, Senin (20/6).
Ia mengakui, pembahasan terkait besaran subsidi tetap solar ini, memang cukup alot. Mengingat tambahan anggaran ini relatif besar.
Namun demikian akhirnya Komisi VII DPR RI dan Menteri ESDM sepakat pada angka subsidi tetap solar sebesar Rp 3 ribu per liter.
Dengan angka ini, berarti terjadi kenaikan subsidi solar sebanyak enam kali lipat dari subsidi tetap solar yang ada sekarang, yakni sebesar Rp 500 per liter.
"Pemerintah menyetujui angka subsidi solar ini. Dengan catatan bahwa akan dilaksanakan pembatasan penggunaan BBM solar agar tepat sasaran," pungkas Mulyanto.
