Berita

Aksi 1706 Bela Nabi Muhammad SAW di depan kantor Kedutaan Besar (Kedubes) India/RMOL

Politik

Delegasi Tak Diterima Dubes India, FPI Ancam Gelar Demo Lebih Besar

JUMAT, 17 JUNI 2022 | 18:06 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Usai tak ditemui oleh Duta Besar India untuk Indonesia, Front Persaudaraan Islam (FPI), GNPF Ulama dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 serta organisasi Islam lainnya ancam kembali geruduk kantor Kedubes India lebih besar lagi jika tidak ada respon.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi 1706, Very Koestanto usai keluar dari Gedung Gama Tower, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat sore (17/6).

Very mengatakan, delegasi Aksi 1706 sebanyak empat orang tidak dapat bertemu dengan Dubes ataupun perwakilan Kedubes India karena sedang tidak berada di tempat atau di kantor Kedubes yang diketahui menyewa di Gama Tower.

"Diterima oleh manajemen Gedung. Walaupun tentunya, kami berharap sebetulnya bisa langsung ketemu dengan Duta Besar India. Namun tadi sudah disampaikan oleh Kiai Awit, bahwa Kedutaan Besar India ini pengecut," ujar Very dari atas mobil komando dan disambut teriakan "usir" dari ratusan massa aksi.

Meski tidak ditemui oleh Dubes atau perwakilan Kedubes India, delegasi Aksi 1706, kata Very, sudah menitipkan surat yang berisi sikap FPI, GNPF Ulama dan PA 212 kepada pihak manajemen Gama Tower.

"Manakala tidak ada respon dari Kedutaan Besar India, berarti kita siap-siap untuk melakukan turun lagi lebih besar," tegasnya.

Padahal, lanjutnya, pihak panitia sudah taat hukum. Di mana, dua hari sebelumnya, pihaknya sudah mendatangi Kedubes India untuk menyampaikan surat secara resmi agar perwakilan Aksi 1706 diterima.

Akan tetapi, pihaknya mendapatkan respon bahwa surat harus mendapatkan referensi dari Kementerian Luar Negeri RI agar surat berisi sikap dapat diterima.

"Alhamdulillah, Kementerian Luar Negeri menerima surat kita, dan memberikan referensi untuk ketemu dengan Kedutaan Besar India, namun faktanya hari ini, mereka tidak mentaati juga dengan kementerian luar negeri," sesalnya.

"Berarti, dia juga tidak taat kepada pemerintah Indonesia. Kalau begitu caranya, perlu diusir itu," tandasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Timnas Amin Siang Ini Dibubarkan

Selasa, 30 April 2024 | 09:59

Perbuatan Nurul Ghufron Dinilai Tidak Melanggar Etik

Selasa, 30 April 2024 | 09:57

Parpol Ramai-ramai Gabung Koalisi Prabowo Jadi Alarm Matinya Oposisi

Selasa, 30 April 2024 | 09:55

PKS Oposisi atau Koalisi Tunggu Keputusan Majelis Syuro

Selasa, 30 April 2024 | 09:46

Anggaran Sudah Disetujui, DPRD DKI Tunggu Realisasi RDF Skala Perkotaan

Selasa, 30 April 2024 | 09:36

Beli Sabu, Oknum Polisi Tulungagung Ditangkap

Selasa, 30 April 2024 | 09:31

MPR akan Bangun Komunikasi Politik dengan Jokowi hingga Hamzah Haz Jelang Transisi

Selasa, 30 April 2024 | 09:27

Jakarta Hari Ini Cenderung Cerah Berawan

Selasa, 30 April 2024 | 09:19

Perahu Rombongan Kader PMII Terbalik, Satu Meninggal

Selasa, 30 April 2024 | 09:06

2 Mei, Penentu Lolos Tidaknya Garuda Muda ke Olimpiade Paris

Selasa, 30 April 2024 | 08:48

Selengkapnya