Berita

Aksi 1706 Bela Nabi Muhammad SAW di depan kantor Kedutaan Besar (Kedubes) India/RMOL

Politik

Delegasi Tak Diterima Dubes India, FPI Ancam Gelar Demo Lebih Besar

JUMAT, 17 JUNI 2022 | 18:06 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Usai tak ditemui oleh Duta Besar India untuk Indonesia, Front Persaudaraan Islam (FPI), GNPF Ulama dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 serta organisasi Islam lainnya ancam kembali geruduk kantor Kedubes India lebih besar lagi jika tidak ada respon.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi 1706, Very Koestanto usai keluar dari Gedung Gama Tower, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat sore (17/6).

Very mengatakan, delegasi Aksi 1706 sebanyak empat orang tidak dapat bertemu dengan Dubes ataupun perwakilan Kedubes India karena sedang tidak berada di tempat atau di kantor Kedubes yang diketahui menyewa di Gama Tower.


"Diterima oleh manajemen Gedung. Walaupun tentunya, kami berharap sebetulnya bisa langsung ketemu dengan Duta Besar India. Namun tadi sudah disampaikan oleh Kiai Awit, bahwa Kedutaan Besar India ini pengecut," ujar Very dari atas mobil komando dan disambut teriakan "usir" dari ratusan massa aksi.

Meski tidak ditemui oleh Dubes atau perwakilan Kedubes India, delegasi Aksi 1706, kata Very, sudah menitipkan surat yang berisi sikap FPI, GNPF Ulama dan PA 212 kepada pihak manajemen Gama Tower.

"Manakala tidak ada respon dari Kedutaan Besar India, berarti kita siap-siap untuk melakukan turun lagi lebih besar," tegasnya.

Padahal, lanjutnya, pihak panitia sudah taat hukum. Di mana, dua hari sebelumnya, pihaknya sudah mendatangi Kedubes India untuk menyampaikan surat secara resmi agar perwakilan Aksi 1706 diterima.

Akan tetapi, pihaknya mendapatkan respon bahwa surat harus mendapatkan referensi dari Kementerian Luar Negeri RI agar surat berisi sikap dapat diterima.

"Alhamdulillah, Kementerian Luar Negeri menerima surat kita, dan memberikan referensi untuk ketemu dengan Kedutaan Besar India, namun faktanya hari ini, mereka tidak mentaati juga dengan kementerian luar negeri," sesalnya.

"Berarti, dia juga tidak taat kepada pemerintah Indonesia. Kalau begitu caranya, perlu diusir itu," tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya