Berita

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo/Net

Publika

Dari Semua Presiden, Ir Jokowi Memang Milik Orang Kaya

Kemiskinan di Indonesia era Joko Widodo 2014-2022 (1)
KAMIS, 16 JUNI 2022 | 18:19 WIB | OLEH: NATALIUS PIGAI

“Dalam 8 tahun jumlah orang miskin turun hanya 1,54%, sedangkan orang kaya naik 171,7 ribu atau 61,7%. Artinya 20 ribu triliun APBN dalam 8 tahun hanya diarahkan untuk proyek-proyek yang masuk kantong elite, bukan orang miskin dan kaum termarjinalkan. Kontras dengan pemimpin yang dilahirkan di pinggiran sungai, muncul bak meteor sebagai pemimpin mewakili kaum papa".

Seminggu lalu dalam perjalanan saya ke benua Amerika, saya sempatkan mampir di sebuah tokoh buku internasional untuk membeli buku seperti biasanya karena saya selalu beli dan buku-buku best seller dunia. Selain Saya beli buku berjudul The Thanging World Order, Why Nations Succeed and Fail karya Ray Dalio, How To Avoid A Climate Disaster karya Bill Gates, Post Corona karya Scott Galloway, dan lain-lain.
 
Di sebuah sudut kecil, saya menemukan setumpuk buku yang masih utuh. Sepertinya buku tersebut tidak banyak yang berminat untuk beli, berjudul “Jokowi and The New Indonesia” karya Darmawan Prasojo with Tim Hanningan.


Dalam buku tersebut karena tentang biografi politik, maka keunikan Jokowi yang tergambar adalah Jokowi seorang berasal dari sebuah tempat kumuh di pinggiran sungai orbit bak meteor menjadi seorang Presiden. Jokowi memutus tembok raksasa politik dinasti yang dikuasi para oligarki politik Indonesia.
 
Sehari yang lalu saya ditelepon orang Badan Pusat Statistik, "Pak Natalius, buku Statistik Indonesia 2022 sudah selasai dicetak, boleh ambil".

Saya membaca secara saksama data soal kemiskinan pada halaman 271 tentang kemiskinan (Poverty and Human Development) dan datanya sangat lengkap secara utuh dari 2014-2021 yang akan saya sajikan untuk rakyat Indonesia agar dapat memotret dengan mudah apakah Joko Widodo punya niat baik dan peduli pada orang miskin.

Ternyata tahun 2014 ketika Joko Widodo menjadi presiden orang miskin di Indonesia sebanyak 11,25 % dan pada bulan September 2021 persentase orang miskin sebesar 9,71 persen artinyua selama 8 tahun Joko Widodo pimpin Indonesia hanya turun 1,54% sekali lagi hanya “Satu Koma Lima Puluh Empat Persen” selama 8 tahun memimpin Indonesia.

Kemudian berapa uang yang diberi kewenangan oleh negara untuk Joko Widodo sebagai Kepala Pemerintahan selama 8 tahun? Jika setiap tahun rata-rata APBN sebanyak 2.400, maka hampir 20 ribu triliun. Ke mana saja uang tersebut diarahkan dan diamanfaatkan oleh Joko Widodo jika dalam 8 tahun kemiskinan hanya turun 1,54%?

Bisa diperkirakan bahwa APBN 20 ribu triliun diarahkan kepada sekelompok elite atau orang-orang berkuasa dan kroninya. Hal tersebut terlihat dari data jumlah orang kaya di Indonesia semakin meningkat sepanjang 2020 terungkap dari laporan Credit Suisse bertajuk 'Global Wealth Databook 2021'.

Mengutip laporan Credit Suisse, Selasa 13 Juli 2021, jumlah masyarakat Indonesia yang memiliki kekayaan bersih di atas 1 juta AS atau Rp 14,4 miliar (kurs Rp14.400 per dolar AS) mencapai 171.737 orang pada 2020.

Tidak fair jika hanya melihat potret kebijakan Jokowi karena itu selanjutkan saya akan menyajikan pula kebajikan yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan para Presiden sebelumnya yakni Suharto, Habibie, Gusdur, Megawati dan SBY.

Perbandingan seperti ini penting, karena gambaran periodik ini akan membuka tabir kemampuan (kapabilitas) seorang presiden. Siapa presiden yang pro dan tulus terhadap orang miskin (pro poor) dan siapa presiden yang tidak peduli dengan orang miskin, siapa presiden yang lebih pro kepada sekelompok elite oligarki dan orang-orang kaya.

Berikut data penurunan kemiskinan masing-masing presiden.

1. Habibie hanya dalam setahun menurunkan angka kemiskinan 1,1% yaitu dari 24,43 menjadi 23,42%.
2. Gus Dur hanya dalam dua tahun memimpin angka kemiskinan turun sebanyak 5,01% yaitu dari 23,42% menjadi 18,41%.
3. Megawati mampu menurunkan angka kemiskinan dalam durasi waktu singkat 2,51% yaitu dari 18,41% menjadi 1,75%.
4. SBY periode pertama mampu menurunkan angka kemiskinan sebanyak 5,7% yaitu dari 16,66% menjadi menjadi 10,96%
5. Joko Widodo menurunkan angka kemiskinan selama 8 tahun sebanyak 1,54% persen.

Dengan demikian Presiden Jokowi dalam jangka waktu delapan tahun, hanya mampu menurunkan angka kemiskinan 1,54%. Jumlah yang sangat kecil sekali dibandingkan dengan presiden-presiden yang lain.

Lebih ironi lagi bahwa Jokowi 8 tahun orang miskin turun 1,54, sementara orang kaya di Indonesia naik semakin meningkat sebanyak 61,7% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 107 ribu orang sebagaimana dilaporkan tahun 2020 menurut laporan Credit Suisse bertajuk 'Global Wealth Databook 2021.

Pemerintah Jokowi justru menghadirkan program yang mencekik leher rakyat miskin seperti kenaikan harga BBM, Kenaikan harga listrik dan pengendalian harga pangan untuk menekan inflasi yang kurang sehingga penyebab sulitnya mengentaskan kemiskinan di negeri ini.

Jadi, Jokowi ini presiden untuk siapa? Presiden untuk orang kaya atau orang miskin?

Mantan Pekerja Komnas HAM dan Kepala Sub Bidang Statistik Kemenakertrans RI

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya