Berita

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati/RMOL

Politik

Tahapan Dimulai, Pemerintah dan DPR Didorong Beri Dukungan Penuh Anggaran Penyelenggaraan Pemilu

KAMIS, 16 JUNI 2022 | 02:42 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Tahapan pemilihan umum (Pemilu) serentak  telah dimulai sejak Selasa (14/6), sebelum nantinya pesta hajatan 5 tahunan itu dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024.

Merespons hal itu Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati menjelaskan bahwa Pemilu adalah sarana kontestasi politik untuk berlomba dalam kemaslahatan dan kebaikan bersama, bukan perlombaan yang saling menjatuhkan dan menebarkan kebencian sesama anak bangsa.

Bagi Neni, Pemilu juga menjadi sarana menjaga keutuhan bangsa, mempererat nilai persatuan dan kesatuan.


"Buatlah bangsa ini sehat dengan politik yang menjunjung tinggi nilai etika, keadaban dan moralitas," demikian penekanan Neni.

Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersinergi, kolaborasi, bertransformasi dan berpartisipasi aktif dalam mengawal proses penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan berkualaitas.

Selain itu, Neni mendorong penyelenggara Pemilu transparan dan akuntabel pada setiap proses sub tahapan yang akan digelar. Secara teknis Neni menyarankan kepada Penyelenggara Pemilu membuka kanal-kanal media komunikasi dan informasi lebih luas lagi.

Tujuannya, kata Neni agar dapat memudahkan masyarakat untuk ikut serta memantau jalannya tahapan Pemilu 2024, termasuk merangkul kelompok-kelompok rentan sebagai ikhtiar mewujudkan inklusivitas dalam Pemilu.

Selain itu, ia berharap para penyelenggara Pemilu melaksanakan setiap tahapan Pemilu secara professional dan independen.

"Mendorong pemerintah dan DPR untuk memberikan dukungan penuh anggaran penyelenggaraan Pemilu," terang Neni.

Terakhir ia mengingatkan elite partai politik menjaga integrasi nasional dengan mencari titik temu di tengah ancaman dan tantangan disintegrasi bangsa agar keutuhan tetap terjaga.

"Dengan mengimplementasikan politik adiluhung bukan politik pragmatis apalagi oportunis. Sifat angkuh, ambisius dan oportunis akan merusak demokrasi di Indonesia," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya