Berita

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati/RMOL

Politik

Tahapan Dimulai, Pemerintah dan DPR Didorong Beri Dukungan Penuh Anggaran Penyelenggaraan Pemilu

KAMIS, 16 JUNI 2022 | 02:42 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Tahapan pemilihan umum (Pemilu) serentak  telah dimulai sejak Selasa (14/6), sebelum nantinya pesta hajatan 5 tahunan itu dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024.

Merespons hal itu Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati menjelaskan bahwa Pemilu adalah sarana kontestasi politik untuk berlomba dalam kemaslahatan dan kebaikan bersama, bukan perlombaan yang saling menjatuhkan dan menebarkan kebencian sesama anak bangsa.

Bagi Neni, Pemilu juga menjadi sarana menjaga keutuhan bangsa, mempererat nilai persatuan dan kesatuan.


"Buatlah bangsa ini sehat dengan politik yang menjunjung tinggi nilai etika, keadaban dan moralitas," demikian penekanan Neni.

Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersinergi, kolaborasi, bertransformasi dan berpartisipasi aktif dalam mengawal proses penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan berkualaitas.

Selain itu, Neni mendorong penyelenggara Pemilu transparan dan akuntabel pada setiap proses sub tahapan yang akan digelar. Secara teknis Neni menyarankan kepada Penyelenggara Pemilu membuka kanal-kanal media komunikasi dan informasi lebih luas lagi.

Tujuannya, kata Neni agar dapat memudahkan masyarakat untuk ikut serta memantau jalannya tahapan Pemilu 2024, termasuk merangkul kelompok-kelompok rentan sebagai ikhtiar mewujudkan inklusivitas dalam Pemilu.

Selain itu, ia berharap para penyelenggara Pemilu melaksanakan setiap tahapan Pemilu secara professional dan independen.

"Mendorong pemerintah dan DPR untuk memberikan dukungan penuh anggaran penyelenggaraan Pemilu," terang Neni.

Terakhir ia mengingatkan elite partai politik menjaga integrasi nasional dengan mencari titik temu di tengah ancaman dan tantangan disintegrasi bangsa agar keutuhan tetap terjaga.

"Dengan mengimplementasikan politik adiluhung bukan politik pragmatis apalagi oportunis. Sifat angkuh, ambisius dan oportunis akan merusak demokrasi di Indonesia," pungkasnya.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

UPDATE

RI Tak Boleh Tunduk atas Bea Masuk 104,38 Persen Produk Surya oleh AS

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:16

DPR: Penagihan Pajak Tanpa Dasar Hukum yang Jelas Namanya Perampokan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Suara Rakyat Terancam Hilang Jika PT Dinaikkan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Bursa Cabut Status Pemantauan Khusus 14 Saham, Resmi Keluar dari Mekanisme FCA

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:57

IHSG Dibuka ke Zona Merah, Anjlok ke Level Terendah 8.093 Pagi Ini

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:41

Komisi III DPR Ingatkan Aparat Tak Main Hukum Terhadap ABK Fandi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:38

Perjanjian Dagang RI-AS Perkuat Hilirisasi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:36

Laba Bersih Astra International Turun 3,3 Persen di 2025, Jadi Rp32,77 Triliun

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:31

185 Lapangan Padel Belum Berizin, Pemprov DKI Segera Bertindak

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:16

Bursa Asia Melempem Jelang Akhir Pekan

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:06

Selengkapnya