Berita

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati/RMOL

Politik

Tahapan Dimulai, Pemerintah dan DPR Didorong Beri Dukungan Penuh Anggaran Penyelenggaraan Pemilu

KAMIS, 16 JUNI 2022 | 02:42 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Tahapan pemilihan umum (Pemilu) serentak  telah dimulai sejak Selasa (14/6), sebelum nantinya pesta hajatan 5 tahunan itu dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024.

Merespons hal itu Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati menjelaskan bahwa Pemilu adalah sarana kontestasi politik untuk berlomba dalam kemaslahatan dan kebaikan bersama, bukan perlombaan yang saling menjatuhkan dan menebarkan kebencian sesama anak bangsa.

Bagi Neni, Pemilu juga menjadi sarana menjaga keutuhan bangsa, mempererat nilai persatuan dan kesatuan.


"Buatlah bangsa ini sehat dengan politik yang menjunjung tinggi nilai etika, keadaban dan moralitas," demikian penekanan Neni.

Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersinergi, kolaborasi, bertransformasi dan berpartisipasi aktif dalam mengawal proses penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan berkualaitas.

Selain itu, Neni mendorong penyelenggara Pemilu transparan dan akuntabel pada setiap proses sub tahapan yang akan digelar. Secara teknis Neni menyarankan kepada Penyelenggara Pemilu membuka kanal-kanal media komunikasi dan informasi lebih luas lagi.

Tujuannya, kata Neni agar dapat memudahkan masyarakat untuk ikut serta memantau jalannya tahapan Pemilu 2024, termasuk merangkul kelompok-kelompok rentan sebagai ikhtiar mewujudkan inklusivitas dalam Pemilu.

Selain itu, ia berharap para penyelenggara Pemilu melaksanakan setiap tahapan Pemilu secara professional dan independen.

"Mendorong pemerintah dan DPR untuk memberikan dukungan penuh anggaran penyelenggaraan Pemilu," terang Neni.

Terakhir ia mengingatkan elite partai politik menjaga integrasi nasional dengan mencari titik temu di tengah ancaman dan tantangan disintegrasi bangsa agar keutuhan tetap terjaga.

"Dengan mengimplementasikan politik adiluhung bukan politik pragmatis apalagi oportunis. Sifat angkuh, ambisius dan oportunis akan merusak demokrasi di Indonesia," pungkasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

UPDATE

Plesetan Gelar Adat Jokowi: ‘Baginda Raja Rakus Bin Tamak’

Minggu, 28 Juni 2026 | 05:50

Proyek Kapal Perang Filipina di PT PAL Dongkrak Industri Lokal Naik Kelas

Minggu, 28 Juni 2026 | 05:20

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

Pengelolaan Sawit Butuh ‘Nexus Baru’ Hidupkan Ekonomi Sirkular

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:39

Program BISA Biru TelkomGroup Lestarikan Ekosistem Terumbu Karang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:19

TNI dan Tentara Malaysia Perkuat Kesiapsiagaan dan Kerja Sama Kemanusiaan

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:57

Perjanjian Kerja Bersama Cerminkan Hubungan Industrial yang Sehat

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:45

Sultan Didapuk jadi Ketum TP Sriwidjaja Perkuat Pembangunan Daerah

Minggu, 28 Juni 2026 | 03:20

Indonesia Berpotensi Terima 260 Juta Dolar AS Lindungi Ekosistem Laut

Minggu, 28 Juni 2026 | 02:59

Politisi Mutan Bernama Prabowo

Minggu, 28 Juni 2026 | 02:45

Selengkapnya