Berita

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati/RMOL

Politik

Tahapan Dimulai, Pemerintah dan DPR Didorong Beri Dukungan Penuh Anggaran Penyelenggaraan Pemilu

KAMIS, 16 JUNI 2022 | 02:42 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Tahapan pemilihan umum (Pemilu) serentak  telah dimulai sejak Selasa (14/6), sebelum nantinya pesta hajatan 5 tahunan itu dilakukan pada tanggal 14 Februari 2024.

Merespons hal itu Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Neni Nur Hayati menjelaskan bahwa Pemilu adalah sarana kontestasi politik untuk berlomba dalam kemaslahatan dan kebaikan bersama, bukan perlombaan yang saling menjatuhkan dan menebarkan kebencian sesama anak bangsa.

Bagi Neni, Pemilu juga menjadi sarana menjaga keutuhan bangsa, mempererat nilai persatuan dan kesatuan.


"Buatlah bangsa ini sehat dengan politik yang menjunjung tinggi nilai etika, keadaban dan moralitas," demikian penekanan Neni.

Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersinergi, kolaborasi, bertransformasi dan berpartisipasi aktif dalam mengawal proses penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan berkualaitas.

Selain itu, Neni mendorong penyelenggara Pemilu transparan dan akuntabel pada setiap proses sub tahapan yang akan digelar. Secara teknis Neni menyarankan kepada Penyelenggara Pemilu membuka kanal-kanal media komunikasi dan informasi lebih luas lagi.

Tujuannya, kata Neni agar dapat memudahkan masyarakat untuk ikut serta memantau jalannya tahapan Pemilu 2024, termasuk merangkul kelompok-kelompok rentan sebagai ikhtiar mewujudkan inklusivitas dalam Pemilu.

Selain itu, ia berharap para penyelenggara Pemilu melaksanakan setiap tahapan Pemilu secara professional dan independen.

"Mendorong pemerintah dan DPR untuk memberikan dukungan penuh anggaran penyelenggaraan Pemilu," terang Neni.

Terakhir ia mengingatkan elite partai politik menjaga integrasi nasional dengan mencari titik temu di tengah ancaman dan tantangan disintegrasi bangsa agar keutuhan tetap terjaga.

"Dengan mengimplementasikan politik adiluhung bukan politik pragmatis apalagi oportunis. Sifat angkuh, ambisius dan oportunis akan merusak demokrasi di Indonesia," pungkasnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Tak Pandang Bulu, Prabowo Akui Serahkan Dadan ke Kejaksaan

Kamis, 17 September 2026 | 12:29

MGBKI Soroti Isu Pendidikan Dokter Spesialis

Kamis, 17 September 2026 | 12:21

Prabowo Tugaskan Bahlil Bahas RUU Migas, SKK Migas Bisa Bubar!

Kamis, 17 September 2026 | 12:15

MNK Rokan Resmi Jadi Pionir Pengembanga Migas Nonkonvensional Indonesia

Kamis, 17 September 2026 | 12:13

Dasco Pastikan Seluruh Parpol Dilibatkan dalam Pembahasan Lanjutan RUU Pemilu

Kamis, 17 September 2026 | 12:00

Ternyata Prabowo Suka Evidence-Based

Kamis, 17 September 2026 | 12:00

SMEC Perluas Akses Layanan Kesehatan Mata

Kamis, 17 September 2026 | 11:50

Berjalan Beriringan, Operasi PLTP Tak Pengaruhi Situs Waruga di Tomohon

Kamis, 17 September 2026 | 11:43

Optimalisasi Sumur Sepinggan V-7: PHKT Genjot Produksi Migas Lampaui Target

Kamis, 17 September 2026 | 11:35

Prabowo Ungkap Bakal Ada Investasi Besar-besaran Masuk RI

Kamis, 17 September 2026 | 11:19

Selengkapnya