Berita

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini/Net

Politik

Anggia Erma Rini Desak Pemerintah Segera Berlakukan Status Darurat Nasional Wabah PMK

RABU, 15 JUNI 2022 | 03:45 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Merespons merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini meminta pemerintah betul-betul serius mengatasinya.

Anggia menjelaskan, Data Kementan RI yang dilaporkan dalam beberapa kali Raker (Rapat Kerja) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI menunjukkan ternak kita yang terpapar PMK mencapai 14 juta lebih.

Kata Anggia, untuk penyebarannya sudah mencakup 18 provinsi dan 160 kabupaten. Ia menyebutkan angka-angka yang dilaporkan Kementan itu berpotensi bertambah.


"Ini adalah ancaman serius terhadap ternak rakyat. Sepanjang sejarah, baru kali ini dan di tahun ini pula PMK melanda Indonesia. Pemerintah tidak boleh lagi santai-santai dalam penanganannya,” ujar Anggia, Selasa 14/6).

Menurut Politisi PKB ini, peternakan adalah cermin nyata ekonomi rakyat kecil. Dengan kemunculan wabah PMK ini, akan dapat mengguncang kehidupan masyarakat pedesaan.

Anggia berharap, solusi yang ditawarkan pemerintah tidak sekadar vaksinasi. Sebab, vaksinasi bukanlah sekadar vaksin semata, namun butuh vaksinator dan supporting system lainnya. Apalagi, anggarannya darimana juga belum jelas.

"Di sisi lain, sudah tidak ada waktu lagi untuk penanganan secara komprehensif. Aksi nyata mengatasi airborne disease seperti PMK tidak boleh lagi ditangani secara biasa-biasa saja. Ini kejadian luar biasa yang harus extraordinary pula mengatasinya,” jelas Anggia.
 
Anggia menengarai kemungkinan virus PMK berasal dari kebijakan impor daging. Atas dasar itu ia meminta pemerintah protektif terhadapa produk daging impor.

Anggia menegaskan bahwa political will pemerintah adalah salah satu kunci penting mengatasi wabah.

“Faktanya, hingga saat ini, status darurat nasional wabah PMK juga belum diberlakukan hingga detik ini. Padahal hari raya idul adha sudah di depan mata,” katanya.

Politisi yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU ini meminta salah satu langkah konkret pemerintah adalah menutup impor daging dari negara-negara yang tidak bebas PMK.

“Jika tidak, maka virus akan berkeliaran terus,” ujarnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya