Berita

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini/Net

Politik

Anggia Erma Rini Desak Pemerintah Segera Berlakukan Status Darurat Nasional Wabah PMK

RABU, 15 JUNI 2022 | 03:45 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Merespons merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini meminta pemerintah betul-betul serius mengatasinya.

Anggia menjelaskan, Data Kementan RI yang dilaporkan dalam beberapa kali Raker (Rapat Kerja) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI menunjukkan ternak kita yang terpapar PMK mencapai 14 juta lebih.

Kata Anggia, untuk penyebarannya sudah mencakup 18 provinsi dan 160 kabupaten. Ia menyebutkan angka-angka yang dilaporkan Kementan itu berpotensi bertambah.


"Ini adalah ancaman serius terhadap ternak rakyat. Sepanjang sejarah, baru kali ini dan di tahun ini pula PMK melanda Indonesia. Pemerintah tidak boleh lagi santai-santai dalam penanganannya,” ujar Anggia, Selasa 14/6).

Menurut Politisi PKB ini, peternakan adalah cermin nyata ekonomi rakyat kecil. Dengan kemunculan wabah PMK ini, akan dapat mengguncang kehidupan masyarakat pedesaan.

Anggia berharap, solusi yang ditawarkan pemerintah tidak sekadar vaksinasi. Sebab, vaksinasi bukanlah sekadar vaksin semata, namun butuh vaksinator dan supporting system lainnya. Apalagi, anggarannya darimana juga belum jelas.

"Di sisi lain, sudah tidak ada waktu lagi untuk penanganan secara komprehensif. Aksi nyata mengatasi airborne disease seperti PMK tidak boleh lagi ditangani secara biasa-biasa saja. Ini kejadian luar biasa yang harus extraordinary pula mengatasinya,” jelas Anggia.
 
Anggia menengarai kemungkinan virus PMK berasal dari kebijakan impor daging. Atas dasar itu ia meminta pemerintah protektif terhadapa produk daging impor.

Anggia menegaskan bahwa political will pemerintah adalah salah satu kunci penting mengatasi wabah.

“Faktanya, hingga saat ini, status darurat nasional wabah PMK juga belum diberlakukan hingga detik ini. Padahal hari raya idul adha sudah di depan mata,” katanya.

Politisi yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU ini meminta salah satu langkah konkret pemerintah adalah menutup impor daging dari negara-negara yang tidak bebas PMK.

“Jika tidak, maka virus akan berkeliaran terus,” ujarnya.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Penegakan Hukum Sengketa Perubahan Legalitas Soksi Tak Boleh Tebang Pilih

Senin, 18 Mei 2026 | 00:23

MUI Lega Sidang Isbat Iduladha Tak Munculkan Perbedaan

Senin, 18 Mei 2026 | 00:04

Rombongan Trump Buang Semua Barang China, Pengamat: Perang Intelijen Masuk Level Paranoia Strategis

Minggu, 17 Mei 2026 | 23:34

GEM Kembangkan Ekosistem Industri Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

Minggu, 17 Mei 2026 | 23:13

Data Besar, Nasib Berceceran

Minggu, 17 Mei 2026 | 23:00

Bobotoh Penuhi Jalanan Kota Bandung, Otw Hattrick Juara!

Minggu, 17 Mei 2026 | 22:40

Relawan: Maksud Prabowo Soal Warga Desa Tak Pakai Dolar Baik

Minggu, 17 Mei 2026 | 22:12

Bagaimana Nasib Jakarta Setelah Putusan MK?

Minggu, 17 Mei 2026 | 21:44

Teguh Santosa: Indonesia Tidak Bisa Berharap pada Kebaikan Negara Lain

Minggu, 17 Mei 2026 | 21:00

BNI: Kemenangan Leo-Daniel Hadiah Istimewa untuk Rakyat Indonesia

Minggu, 17 Mei 2026 | 20:41

Selengkapnya