Berita

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini/Net

Politik

Anggia Erma Rini Desak Pemerintah Segera Berlakukan Status Darurat Nasional Wabah PMK

RABU, 15 JUNI 2022 | 03:45 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Merespons merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini meminta pemerintah betul-betul serius mengatasinya.

Anggia menjelaskan, Data Kementan RI yang dilaporkan dalam beberapa kali Raker (Rapat Kerja) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI menunjukkan ternak kita yang terpapar PMK mencapai 14 juta lebih.

Kata Anggia, untuk penyebarannya sudah mencakup 18 provinsi dan 160 kabupaten. Ia menyebutkan angka-angka yang dilaporkan Kementan itu berpotensi bertambah.


"Ini adalah ancaman serius terhadap ternak rakyat. Sepanjang sejarah, baru kali ini dan di tahun ini pula PMK melanda Indonesia. Pemerintah tidak boleh lagi santai-santai dalam penanganannya,” ujar Anggia, Selasa 14/6).

Menurut Politisi PKB ini, peternakan adalah cermin nyata ekonomi rakyat kecil. Dengan kemunculan wabah PMK ini, akan dapat mengguncang kehidupan masyarakat pedesaan.

Anggia berharap, solusi yang ditawarkan pemerintah tidak sekadar vaksinasi. Sebab, vaksinasi bukanlah sekadar vaksin semata, namun butuh vaksinator dan supporting system lainnya. Apalagi, anggarannya darimana juga belum jelas.

"Di sisi lain, sudah tidak ada waktu lagi untuk penanganan secara komprehensif. Aksi nyata mengatasi airborne disease seperti PMK tidak boleh lagi ditangani secara biasa-biasa saja. Ini kejadian luar biasa yang harus extraordinary pula mengatasinya,” jelas Anggia.
 
Anggia menengarai kemungkinan virus PMK berasal dari kebijakan impor daging. Atas dasar itu ia meminta pemerintah protektif terhadapa produk daging impor.

Anggia menegaskan bahwa political will pemerintah adalah salah satu kunci penting mengatasi wabah.

“Faktanya, hingga saat ini, status darurat nasional wabah PMK juga belum diberlakukan hingga detik ini. Padahal hari raya idul adha sudah di depan mata,” katanya.

Politisi yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU ini meminta salah satu langkah konkret pemerintah adalah menutup impor daging dari negara-negara yang tidak bebas PMK.

“Jika tidak, maka virus akan berkeliaran terus,” ujarnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Sisingamangaraja XII dan Cut Nya Dien Menangis Akibat Kerakusan dan Korupsi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:13

Firman Tendry: Bongkar Rahasia OTT KPK di Pemkab Bekasi!

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:40

Aklamasi, Nasarudin Nakhoda Baru KAUMY

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:23

Bayang-bayang Resesi Global Menghantui Tahun 2026

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:05

Ridwan Kamil dan Gibran, Dua Orang Bermasalah yang Didukung Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:00

Prabowo Harus jadi Antitesa Jokowi jika Mau Dipercaya Rakyat

Minggu, 28 Desember 2025 | 22:44

Nasarudin Terpilih Aklamasi sebagai Ketum KAUMY Periode 2025-2029

Minggu, 28 Desember 2025 | 22:15

Pemberantasan Korupsi Cuma Simbolik Berbasis Politik Kekuasaan

Minggu, 28 Desember 2025 | 21:40

Proyeksi 2026: Rupiah Tertekan, Konsumsi Masyarakat Melemah

Minggu, 28 Desember 2025 | 20:45

Pertumbuhan Kredit Bank Mandiri Akhir Tahun Menguat, DPK Meningkat

Minggu, 28 Desember 2025 | 20:28

Selengkapnya