Berita

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini/Net

Politik

Anggia Erma Rini Desak Pemerintah Segera Berlakukan Status Darurat Nasional Wabah PMK

RABU, 15 JUNI 2022 | 03:45 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Merespons merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini meminta pemerintah betul-betul serius mengatasinya.

Anggia menjelaskan, Data Kementan RI yang dilaporkan dalam beberapa kali Raker (Rapat Kerja) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI menunjukkan ternak kita yang terpapar PMK mencapai 14 juta lebih.

Kata Anggia, untuk penyebarannya sudah mencakup 18 provinsi dan 160 kabupaten. Ia menyebutkan angka-angka yang dilaporkan Kementan itu berpotensi bertambah.


"Ini adalah ancaman serius terhadap ternak rakyat. Sepanjang sejarah, baru kali ini dan di tahun ini pula PMK melanda Indonesia. Pemerintah tidak boleh lagi santai-santai dalam penanganannya,” ujar Anggia, Selasa 14/6).

Menurut Politisi PKB ini, peternakan adalah cermin nyata ekonomi rakyat kecil. Dengan kemunculan wabah PMK ini, akan dapat mengguncang kehidupan masyarakat pedesaan.

Anggia berharap, solusi yang ditawarkan pemerintah tidak sekadar vaksinasi. Sebab, vaksinasi bukanlah sekadar vaksin semata, namun butuh vaksinator dan supporting system lainnya. Apalagi, anggarannya darimana juga belum jelas.

"Di sisi lain, sudah tidak ada waktu lagi untuk penanganan secara komprehensif. Aksi nyata mengatasi airborne disease seperti PMK tidak boleh lagi ditangani secara biasa-biasa saja. Ini kejadian luar biasa yang harus extraordinary pula mengatasinya,” jelas Anggia.
 
Anggia menengarai kemungkinan virus PMK berasal dari kebijakan impor daging. Atas dasar itu ia meminta pemerintah protektif terhadapa produk daging impor.

Anggia menegaskan bahwa political will pemerintah adalah salah satu kunci penting mengatasi wabah.

“Faktanya, hingga saat ini, status darurat nasional wabah PMK juga belum diberlakukan hingga detik ini. Padahal hari raya idul adha sudah di depan mata,” katanya.

Politisi yang juga Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU ini meminta salah satu langkah konkret pemerintah adalah menutup impor daging dari negara-negara yang tidak bebas PMK.

“Jika tidak, maka virus akan berkeliaran terus,” ujarnya.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

UPDATE

RI Tak Boleh Tunduk atas Bea Masuk 104,38 Persen Produk Surya oleh AS

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:16

DPR: Penagihan Pajak Tanpa Dasar Hukum yang Jelas Namanya Perampokan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Suara Rakyat Terancam Hilang Jika PT Dinaikkan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Bursa Cabut Status Pemantauan Khusus 14 Saham, Resmi Keluar dari Mekanisme FCA

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:57

IHSG Dibuka ke Zona Merah, Anjlok ke Level Terendah 8.093 Pagi Ini

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:41

Komisi III DPR Ingatkan Aparat Tak Main Hukum Terhadap ABK Fandi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:38

Perjanjian Dagang RI-AS Perkuat Hilirisasi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:36

Laba Bersih Astra International Turun 3,3 Persen di 2025, Jadi Rp32,77 Triliun

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:31

185 Lapangan Padel Belum Berizin, Pemprov DKI Segera Bertindak

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:16

Bursa Asia Melempem Jelang Akhir Pekan

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:06

Selengkapnya