Berita

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad/Net

Politik

Kamrussamad: Wacana Kenaikan Tarif Candi Borobudur Rp 750 Ribu Bukan Solusi Tepat

SABTU, 11 JUNI 2022 | 01:57 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Wacana kenaikan tarif masuk Candi Borobudur sebesar Rp 750 ribu masih mendapatkan sorotan dari Wakil Rakyat di Senayan.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai, menaikkan tarif tiket bagi wisatawan domestik ke cagar budaya Candi Borobudur bukan solusi yang tepat.

Bagi Politisi Gerindra itu, solusi yang tepat,dalah memberikan kebijakan yang komprehensif antara pengelolaan cagar budaya, pelayanan berkualitas, dan perlindungan ekonomi bagi UMKM.


“Juga memberikan dampak ekonomi terhadap pelaku usaha UMKM yang ada di lingkungan destinasi wisata,” ujar Kamrussamad.

Kamrussamad mengaku  mendapat informasi BUMN Pariwisata, PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, belum menyetor dividen ke negara pada kuartal I 2022.

Hal ini kata Kamrussamad seperti tidak sesuai data data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia dalam kuartal tersebut telah mengalami peningkatan pertumbuhan ke arah positif.

Ia menyatakan bahwa sampai saat ini kontribusi deviden belum ia ketahui. Padahal, sudah 6 bulan ekonomi Indonesia sudah bergerak paska terhantam pandemi dua tahun terakhir.

Selain itu, kata Kamrussamad, di tahun 2021, pemerintah telah menyetorkan penambahan modal ke PT TWC melalui Perpres 104/2021.

“Artinya itu bentuk kesungguhan pemerintah yang disetujui parlemen terhadap pengembangan sarana-prasarana terhadap objek wisata kita yang dikelola BUMN pariwisata,” jelas Kamrussamad.

Atas dasar itulah,  ia berharap jangan sampai polemik kenaikan tiket candi Borobudur menjadi sorotan dunia, yaitu UNESCO. Karena pengelolaan candi yang tidak sesuai pedoman warisan dunia.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya