Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad/Net
Wacana kenaikan tarif masuk Candi Borobudur sebesar Rp 750 ribu masih mendapatkan sorotan dari Wakil Rakyat di Senayan.
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai, menaikkan tarif tiket bagi wisatawan domestik ke cagar budaya Candi Borobudur bukan solusi yang tepat.
Bagi Politisi Gerindra itu, solusi yang tepat,dalah memberikan kebijakan yang komprehensif antara pengelolaan cagar budaya, pelayanan berkualitas, dan perlindungan ekonomi bagi UMKM.
“Juga memberikan dampak ekonomi terhadap pelaku usaha UMKM yang ada di lingkungan destinasi wisata,†ujar Kamrussamad.
Kamrussamad mengaku mendapat informasi BUMN Pariwisata, PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, belum menyetor dividen ke negara pada kuartal I 2022.
Hal ini kata Kamrussamad seperti tidak sesuai data data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia dalam kuartal tersebut telah mengalami peningkatan pertumbuhan ke arah positif.
Ia menyatakan bahwa sampai saat ini kontribusi deviden belum ia ketahui. Padahal, sudah 6 bulan ekonomi Indonesia sudah bergerak paska terhantam pandemi dua tahun terakhir.
Selain itu, kata Kamrussamad, di tahun 2021, pemerintah telah menyetorkan penambahan modal ke PT TWC melalui Perpres 104/2021.
“Artinya itu bentuk kesungguhan pemerintah yang disetujui parlemen terhadap pengembangan sarana-prasarana terhadap objek wisata kita yang dikelola BUMN pariwisata,†jelas Kamrussamad.
Atas dasar itulah, ia berharap jangan sampai polemik kenaikan tiket candi Borobudur menjadi sorotan dunia, yaitu UNESCO. Karena pengelolaan candi yang tidak sesuai pedoman warisan dunia.
