Wakil Ketua KPK Nuruf Ghufron saat Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Se-Provinsi Papua Barat di Manokwari, Rabu (8/6)/Ist
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah se-Provinsi Papua Barat untuk menguatkan sinergi pemberantasan korupsi demi membangun dan mensejahterakan masyarakatnya.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Se-Provinsi Papua Barat di Manokwari, Rabu (8/6).
"KPK datang di Bumi Cendrawasih kali ini dalam rangka untuk menjadi seorang sahabat, karena forum ini merupakan tempat diskusi untuk membangun Papua Barat agar bersih dari korupsi," ujar Ghufron.
Ghufron juga mengingatkan kepada Gubernur, para Bupati maupun Walikota se-Papua Barat sebagai kepala daerah yang mempunyai peran penting untuk menjadi pionir pemberantasan korupsi. Hal itu sekaligus sebagai komitmen menjalankan amanah rakyat dengan menjauhi praktik-praktik korupsi.
"Korupsi merupakan salah satu tindakan yang dapat menghambat pembangunan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," kata Ghufron.
Selain itu, Ghufron juga meminta kepada para pemimpin di Papua Barat untuk menjaga kepercayaan rakyat dengan mengelola sumber daya alam yang dimilikinya dengan bijak.
Karena kata Ghufron, Papua memiliki alam yang sangat kaya, sehingga butuh pengelolaan yang baik dan jauh dari korupsi untuk membuatnya bisa dinikmati tidak hanya sekarang tetapi juga di masa yang akan datang.
"Kekayaan alam merupakan anugerah dari generasi ke generasi. Seperti emas, tembaga, kayu, keanekaragaman hayati, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus bersama-sama dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus nanti. Sehingga anak dan cucu bangsa Indonesia bisa tetap memanfaatkannya," pungkas Ghufron.
Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang diikuti para Bupati, Walikota, serta Ketua DPRD di wilayah Papua Barat ini, merupakan salah satu program Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK yang mencakup kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah, dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi, baik melalui pendekatan strategi pendidikan, pencegahan, maupun penindakan atau dikenal sebagai Trisula Pemberantasan Korupsi.
