Lembaga Pemerintah Didorong Jaga Kualitas Demokrasi Menuju Pemilu 2024

Pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 menjadi pesta demokrasi dengan format baru yang akan ditunggu di Indonesia karena sistem keserentakan waktu dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Dari pesta demokrasi 2024 nanti, muncul dorongan kepada sejumlah lembaga pemerintahan untuk bekerja dengan penuh integritas dan profesional untuk supaya kualitas demokrasi Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Dorongan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Electoral Institute fo Develompment Quality (E-DEV), Warjio, dalam Seminar Nasional bertajuk "Membangun Kualitas Demokrasi Menuju Pemilu 2024" di Oasis Amir Hotel, Jakarta, Selasa (7/6).

"Tidak ada Pemilu yang berkualitas tanpa memberi ruang proses demokrasi berkualitas. Setiap lembaga atau stake holder terkait dengan penyelenggaraan Pemilu harus berperan aktif dengan menekankan kualitas proses demokrasi yang dijalankan," ujar Warjio.

Menurutnya, kualitas Pemilu Serentak 2024 sebagai sebuah pesta yang demokratis sangat ditentukan oleh banyak faktor. Misalnya terkait bagaimana stake holders yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga Polri bisa berperan secara maksimal.

"KPU Misalnya berperan dalam penyelenggaraan yang harus berpedoman dalam kerangka undang-undang. Demikian juga Bawaslu berperan dalam pengawasannya," katanya.

"Kepolisian juga demikian, menyoroti bagaimana Pemilu itu dilaksanakan dan terkait dengan pengamanan dan tindak kriminal dalam pelaksanaan Pemilu 2024," tandas Warjio.

Dalam momentum ini, dosen FISIP Universitas Sumatera Utara (USU) ini meluncurkan lembaga Electoral Institute for Development Quality (E-DEV) sekaligus meluncurkan buku berjudul "Mengukur Kualitas Demokrasi" karyanya.

Dalam acara ini turut hadir sejumlah kepala lembaga sebagai pembicara seperti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua KPU RI Hasyim Asyari, hingga Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Ma’mun Murod Al Barbasy.