Berita

Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino/Net

Politik

Muncul Konvoi Khilafah, GMNI Ingatkan Pemerintah Waspadai Kebangkitan NII

RABU, 01 JUNI 2022 | 22:52 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Aksi sekelompok orang yang konvoi motor sambil mengkampanyekan khilafah menjadi viral dan perbincangan di media sosial.

Dalam konvoi itu, para pengendara membawa berbagai atribut hingga poster bertuliskan “Khilafatul Muslimin Wilayah Jakarta Raya, Sambut Kebangkitan Khilafah Islamiyah”.

Merespons hal itu, Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino, memperingatkan agar para penegak hukum dan semua elemen masyarakat mewaspai gerakan tersebut.


Peringatan itu disampaikan Arjuna karena jika tidak ditangani secara serius, maka gerakan itu akan menjadi embrio kebangkitan gerakan yang ingin mewujudkan Negara Islam Indonesia yang pernah terjadi dalam sejarah.

"Bahwa konvoi hingga kampanye terbuka tentang kebangkitan khilafah Islamiyah jika tidak ditangani secara serius bisa menjadi embrio kebangkitan mewujudkan Negara Islam Indonesia yang pernah ada dalam sejarah Indonesia," ungkap Arjuna

Dalam sejarahnya, pendiri dan pengikut Negara Islam Indonesia berupaya keras ingin mendirikan negara islam dan memiliki keyakinan yang kukuh bahwa dirinya tengah berjuang menjalankan perintah Tuhan.

Ketika itu, jelas Arjuna, dalam pengadilan mahkamah darurat perang pada 14-16 Agustus 1962, para pendiri dan pengikut NII terbukti merencanakan menggulingkan pemerintahan Republik Indoensia yang sah yang berdasarkan Pancasila.

Bagi Arjuna, gerakan ini tidak bisa diremehkan dan tidak bisa ditolerir. Sebab, mereka akan bersikukuh melakukan gerakan separatis mendirikan negara islam adalah menjalankan perintah Tuhan.

"Apalagi dalam sejarahnya secara hukum telah terbukti memiliki rencana menggulingkan Pemerintah Indonesia yang sah yang bersendikan Pancasila," tambah Arjuna

Arjuna juga mengungkapkan menurut sejarahwan Jerman Holk H. Dengel gerakan NII di Jawa Barat di tahun 1950an telah bekerjasama dengan tentara APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) yang dikomandoi oleh Westerling.

Bahkan Holk H. Dengel menemukan bukti bahwa gerakan NII waktu itu tengah merintis hubungan diplomatik dengan pemerintah Amerika Serikat (AS), dan Amerika Serikat sempat mengirimkan utusan untuk membicarakan kemungkinan bantuan AS kepada NII. Tapi utusan tersebut berhasil ditangkap pemerintah RI.

“Hasil riset dan temuan para sejarahwan tentang pola dan relasi gerakan NII perlu menjadi perhatian para pemangku kebijakan. Pasalnya, terbukti gerakan mereka bukan semata-mata bersifat lokal, namun transnasional, rawan menjadi proxy ditengah percaturan geopolitik global," jelas Arjuna

Arjuna juga menyoroti kasus baiat NII yang akhir-akhir ini baru saja terjadi di Sumatera Barat. Ditemukan mereka telah membangun Cabang, hingga rutin merekrut dan melatih pasukan.

Catatan Arjuna, Densus 88 telah menemukan bahwa anggota NII mencapai 1.125 orang. Mengacu data Densus 88, sekitar 400 orang di antaranya merupakan personel aktif dan selebihnya nonaktif dan yang sewaktu-waktu bisa diaktifkan. 

NII Cabang IV/Padang terbagi dalam 5 ranting/UD yang masing-masing beranggota sekitar 200 orang. Dari jumlah total di Sumatera Barat, 833 orang tersebar di Kabupaten Dharmasraya dan 292 orang di Kabupaten Tanah Datar.

“Ini bukan main-main. Mereka tengah menyiapkan kekuatan. Dan kekuatan ini bisa kapan saja akan meledak, bisa melakukan gerakan separatis jika tidak diantisipasi. NII adalah ancaman serius bangsa Indonesia hingga dekade mendatang. Semua elemen masyarakat harus waspada," tutup Arjuna.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

UPDATE

RI Tak Boleh Tunduk atas Bea Masuk 104,38 Persen Produk Surya oleh AS

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:16

DPR: Penagihan Pajak Tanpa Dasar Hukum yang Jelas Namanya Perampokan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Suara Rakyat Terancam Hilang Jika PT Dinaikkan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Bursa Cabut Status Pemantauan Khusus 14 Saham, Resmi Keluar dari Mekanisme FCA

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:57

IHSG Dibuka ke Zona Merah, Anjlok ke Level Terendah 8.093 Pagi Ini

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:41

Komisi III DPR Ingatkan Aparat Tak Main Hukum Terhadap ABK Fandi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:38

Perjanjian Dagang RI-AS Perkuat Hilirisasi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:36

Laba Bersih Astra International Turun 3,3 Persen di 2025, Jadi Rp32,77 Triliun

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:31

185 Lapangan Padel Belum Berizin, Pemprov DKI Segera Bertindak

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:16

Bursa Asia Melempem Jelang Akhir Pekan

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:06

Selengkapnya