Berita

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi/Net

Nusantara

PKS Harap Penerus Gubernur Anies Pertahankan WTP

SELASA, 31 MEI 2022 | 21:44 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rekor predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang diraih Pemprov DKI Jakarta membuat bangga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi.

"Sebagai partai pendukung dan salah satu pimpinan di DPRD DKI Jakarta, saya benar-benar bangga dengan raihan Pemprov DKI di bawah komando Pak Gubernur Anies Baswedan," katanya saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJakarta, Selasa (31/5).

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, capaian predikat WTP lima kali berturut-turut ini merupakan hasil dari jerih payah, kerja keras, soliditas kerja profesional semua bidang.


"Selamat untuk Pemprov DKI, semoga budaya WTP terus bisa dipertahankan oleh penerus Pak Anies," pungkasnya.

Opini WTP merupakan prestasi yang tidak mudah didapatkan oleh pemerintah daerah karena ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi.

Raihan opini WTP juga menjadi indikator Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta dapat dimaksimalkan untuk pembangunan fisik dan nonfisik yang dirasakan manfaatnya oleh warga.

Prestasi dari BPK RI tersebut juga menjadi penanda pencatatan aset yang semakin baik.

Sebab, saat dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Saiful Hidayat, paling banter Pemprov DKI meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP) empat tahun berturut-turut, yakni tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya