Direktur Eksekutif Center for Budget Analiysis (CBA), Uchok Sky Khadafi/Net
Aparat penegak hukum diharapkan untuk segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan banyak kejanggalan dalam pengadaan alat rapid test antigen di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) TA 2021 senilai Rp 1,46 triliun.
Desakan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center for Budget Analiysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menanggapi adanya temuan BPK tersebut. Apalagi, BPK kata Uchok, juga menemukan kelebihan pembayaran pengadaan alat kesehatan penanganan Covid-19 di Kemenkes sebesar Rp 167 miliar di tahun yang sama untuk pengadaan alat pelindung diri, masker, handscoon non-steril dan reagen PCR senilai Rp 3,19 triliun.
"Kalau ada penyimpangan berarti harus masuk ke ranah hukum. BPK harus menyiapkan bukti ke penyidik hukum," ujat Uchok saat dikonfirmasi
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (29/5).
Uchok menilai, penyimpangan tersebut tidak bisa dianggap hal biasa dan wajar. Hal itu dikarenakan kasus tersebut terjadi berulang kali sejak pandemi Covid-19 pertama kali terjadi pada 2020 lalu.
"Bukan hanya Kemenkes, tapi juga vendor-vendor, dan BUMN yang terlibat dalam pengadaan ini. Makanya harus ada penyidikan lebih lanjut, panggil aja Menteri Kesehatan, karena ini atas perintah dia, biar tanggung jawab dia," tegas Uchok.
Dalam Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II yang disampaikan pada Selasa (24/5), lembaga auditor negara mencatat bahwa sebanyak 297 bets atau 78.361.500 dosis vaksin Covid-19 beredar tanpa melalui penerbitan izin bets atau lot release.
Selain itu, BPK juga menemukan alokasi vaksin Covid-19, logistik, dan sarana prasarana belum sepenuhnya menggunakan dasar perhitungan logistik dan sarana prasarana sesuai dengan perkembangan kondisi atau analisis situasi terbaru.
Pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan vaksinasi Covid-19 juga belum sepenuhnya didukung dengan sistem informasi pencatatan yang dapat memastikan hasil vaksinasi pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan seluruh hasil vaksinasi telah dicatat dengan informasi yang lengkap dan tepat waktu.
Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar BPOM melakukan penyesuaian regulasi terkait penerbitan izin bets/lot release. Rekomendasi itu menyesuaikan dengan Peraturan Presiden (Perpres) 99/2020 tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksin dalam rangka penanggulangan pandemi Corona virus Disease 2019.
