Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss/Net
Inggris menegaskan kembali komitmennya bahwa mereka akan menghalangi upaya campur tangan Rusia di Bosnia yang saat ini terancam pecah.
Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss mengunjungi ibu kota Bosnia pada Kamis (26/5) dan bertemu dengan pejabat tinggi di Sarajevo, di antaranya dengan Menteri Luar Negeri Bosnia Bisera Turkovic. Ia mengumumkan kemitraan keamanan dan ekonomi yang mendalam antara Bosnia dan Inggris, "termasuk dalam menghadapi separatis dan upaya Rusia untuk mempengaruhi dan mengacaukan Bosnia," menurut Kantor Luar Negeri Inggris dalam sebuah pernyataan.
Truss juga akan berbicara kepada angkatan bersenjata multi-etnis Bosnia untuk mendesak dukungan bagi Ukraina dengan pesan bahwa "agresi Rusia tidak dapat diredakan. Itu harus dihadapi dengan kekuatan," tambahnya.
Selama pertemuan, Truss mengatakan sudah mulai terlihat adanya campur tangan Rusia di Bosnia, yang bisa menjadi ancaman bahwa Balkan akan kembali ke "hari-hari kelam" di sekitar tahun 1990-an, di mana konflik antar etnis meletus dan menewaskan ribuan orang, yang terjadi setelah Yugoslavia terbagi.
Truss menegaskan bahwa campur tangan Rusia harus dihentikan.
"Kami tidak menawarkan kompromi dengan (Presiden Rusia Vladimir) Putin. Saat Rusia ikut campur di sini, pasukan Putin melakukan kekejaman hanya 700 mil jauhnya di Ukraina,†kata Truss.
"Sejarah tragis negara ini adalah pengingat apa yang terjadi ketika kita gagal melawan agresi."
Bosnia telah dibagi menurut garis etnis sejak perang 1992-95 antara komunitas etnis Bosniak, Kroasia, dan Serbia. Perang dimulai ketika orang Serbia Bosnia, dengan bantuan tentara Yugoslavia, mencoba menciptakan wilayah yang murni secara etnis dengan tujuan bergabung dengan negara tetangga Serbia.
Milisi Serbia Bosnia menaklukkan 60 persen wilayah Bosnia dalam waktu kurang dari dua bulan, melakukan kekejaman yang mengerikan terhadap rekan senegaranya dari Bosnia dan Kroasia. Lebih dari 100.000 orang tewas dan 2 juta �" lebih dari setengah populasi negara itu �" kehilangan tempat tinggal akibat perang.
Pada 1995, perjanjian damai Dayton yang ditengahi AS mengakhiri pertumpahan darah di Bosnia dengan membagi negara itu menjadi dua bagian semi-otonom �" satu dijalankan oleh Serbia dan yang lainnya dimiliki oleh Bosnia dan Kroasia. Keduanya dihubungkan oleh institusi multietnis yang lemah.
Sistem pembagian kekuasaan pascaperang melanggengkan iklim politik yang terpolarisasi dan berbisa, dan para pemimpin nasionalis yang mengakar terus menerus memicu permusuhan etnis untuk keuntungan politik.
Kekhawatiran akan destabilisasi telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir karena pemimpin Serbia Bosnia yang pro-Rusia, Milorad Dodik, meningkatkan retorika memecah belahnya. Dodik telah mengancam akan membongkar institusi multietnis, menghalangi tujuan lama Bosnia untuk bergabung dengan NATO dan untuk mengadvokasi pemisahan wilayah mayoritas Serbia.
Bosnia mengutuk invasi Rusia ke Ukraina di Perserikatan Bangsa-Bangsa tetapi gagal menyepakati pengenaan sanksi karena tentangan dari Dodik dan pejabat Serbia lainnya.
Duta Besar Rusia telah berulang kali memuji sikap anti-Barat Dodik. Pada Maret lalu, ia mengingatkan, jika Bosnia bergabung dengan NATO, itu berarti Moskow harus bereaksi.
Menteri luar negeri Bosnia, Turkovic, justru berharap ada reaksi cepat untuk keanggotaan NATO setelah apa yang ditimbulkan oleh perang Rusia di Ukraina.
