Berita

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Presiden Jokowi atasi masalah minyak goreng/Net

Politik

Berani Ambil Keputusan, Sudah Tepat Luhut Ditugasi Atasi Masalah Minyak Goreng

KAMIS, 26 MEI 2022 | 16:45 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kembali mendapatkan tugas baru dari Presiden Joko Widodo untuk mengatasi masalah kelangkaan dan mahalnya harganya minyak goreng. Penunjukan ini mendapatkan respons yang beragam.

Intelektual muda Nahdlatul Ulama Ubaidillah Amin Moch menilai, penunjukan Luhut mengurusi minyak goreng adalah langah tepat. Sebab, kualitas mantan Danjen Kopassus itu dalam mengurusi masalah negara sudah teruji.

"Beliau selalu cepat, tegas, dan berani dalam mengambil keputusan strategis. Dan sudah sepetutnya kita mengapresiasi kinerja beliau," demikian kata Ubaidillah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (26/5).


Pria yang juga Pengurus Lembaga Falakiyah PBNU ini menjelaskan alasan mengatakan apa yang dilakukan Jokowi sudah tepat. Kata Ubaidillah, hal yang paling gamblang dan langsung dirasakan masyarakat ketika Luhut diberi mandat oleh presiden menangani pandemi virus corona baru (Covid-19).

Saat itu, pengamatan Ubaidillah, dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan, varian delta covid-19 bisa diatasi. Padahal, banyak negara di dunia meremehkan Indonesia dalam hal penanganan pandemi, khususnya varian delta.

"Belum lagi penugasan presiden ke Pak luhut terkait me-manage penjualan batubara kala itu," tambah Ubaidillah.

Pria yang juga petinggi di PP Pagar Nusa ini berpandangan, selama bekerja, Luhut nampak selalu mengapresiasi jajaran yang membantunya bekerja. Ia juga melihat, Luhut terkesan bekerja tanpa beban.

Ia juga mengapresiasi strategi Luhut mengatasi masalah minyak goreng. Bagi Ubaidillah, audit perusahaan sawit dan termasuk alamat kantor perusahannya sangatlah penting untuk memastikan apakah korporasi yang terkait dengan produk sawit dan turunannya memang benar-benar memberi kontribusi bagi Indonesia.

"Sangat penting diketahui luas lahan masing-masing korporasi, bagaimana status HGU (hak guna usaha)-nya dan administrasi perusahaannya seperti apa. Itu langkah besar," pungkas Ubaidillah.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya