Berita

Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov/Net

Dunia

Peskov: Krisis Pangan Global Bukan Salah Rusia, Melainkan Sanksi yang Dijatuhkan kepada Moskow

SELASA, 24 MEI 2022 | 08:55 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tak terima kerap disalahkan atas terjadinya krisis pangan global saat ini, Rusia akhirnya angkat bicara dan membela diri.

Disampaikan Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov, Senin (23/5), bawa krisis saat ini terjadi bukan karena kesalahan Rusia, melainkan akibat sanksi yang salah yang dijatuhkan ke negara itu.

"Sanksi yang dijatuhkan kepada Moskow adalah penyebab sebenarnya dari krisis pangan global yang mengancam, ini bukan kesalahan Rusia," kata Peskov kepada wartawan, seperti dikutip dari RT, Selasa (24/5).


Dalam pernyataannya, Peskov mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin setuju dengan pendapat Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahwa ada risiko kelaparan global.

“Itu benar. Tetapi ketika berbicara tentang gandum, Presiden mengatakan bahwa sanksi dan pembatasan yang dikenakan kepada Rusia adalah menyebabkan keruntuhan yang sekarang kita saksikan," ungkap Peskov.

AS, Inggris, Uni Eropa dan banyak negara lain telah menjatuhkan hukuman berat kepada Rusia sebagai tanggapan atas operasi militernya di Ukraina. Menurut Guterres, serangan Rusia di negara tetangga itu telah menambah masalah yang sudah mempengaruhi situasi di pasar pangan, yaitu perubahan iklim dan dampak dari pandemi Covid-19.

Guterres sudah meminta Moskow untuk berhenti memblokir ekspor makanan dari pelabuhan Ukraina, tetapi pada saat yang sama menjelaskan bahwa pupuk dan produk makanan dari Rusia harus diizinkan untuk mencapai pasar dunia tanpa hambatan.

Peskov mencatat bahwa baik Rusia maupun Ukraina selalu menjadi pengekspor biji-bijian yang dapat diandalkan dan bahwa Moskow sama sekali tidak mencegah Kiev mengekspor biji-bijian ke Polandia dengan kereta api. Dia juga menekankan bahwa ketika Polandia mengirim kereta api dengan senjata ke Kiev, tidak ada yang mencegah mereka mengekspor gandum kembali dengan kereta yang sama.

Mengenai transportasi laut, juru bicara Kremlin menuduh pasukan Ukraina menanam ranjau laut di Laut Hitam. Menurut Peskov, tindakan seperti itu membuat perdagangan dan pengiriman hampir tidak mungkin terjadi dan tindakan khusus perlu diambil untuk melanjutkan navigasi.

“Dan kalau soal jalur alternatif, sekali lagi, kami bukan sumber masalah yang menyebabkan ancaman kelaparan dunia. Sumber masalah ini adalah mereka yang menjatuhkan sanksi, dan sanksi itu sendiri,” klaim Peskov.

Juga pada hari Senin, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrey Rudenko mengatakan bahwa tuduhan bahwa Moskow memblokir ekspor gandum Ukraina di pelabuhan Laut Hitam, sehingga menyebabkan defisit di pasar gandum sebagai sebuah spekulasi belaka.

"Semua tindakan pembatasan yang diberlakukan terhadap ekspor Rusia harus dibatalkan," kata Rudenko.

Mengingat Rusia dan Ukraina adalah pemasok gandum utama, menyumbang sekitar 30 persen dari ekspor global, harga telah meningkat secara signifikan sejak peluncuran serangan militer Rusia dan sanksi berikutnya yang dikenakan pada Moskow.

Fakta bahwa Rusia, Ukraina, dan Belarusia adalah pemimpin dalam produksi pupuk juga memperburuk situasi di pasar pangan global – sesuatu yang disebutkan oleh Guterres dan mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Brimob Polda Metro Jaya Bubarkan Balap Liar di Pulogadung

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:17

Istana Ungkap Cadangan Beras di Bulog Tembus 5,3 Juta Ton

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:04

Kasasi Bisa Perjelas Vonis Banding Luhur Ditambah Beban Uang Pengganti

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:45

Putusan MK soal IKN Dianggap Beri Kepastian Hukum

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:39

“Suamiku Lukaku” Angkat Luka Perempuan Korban KDRT

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Prabowo Minta Pindad Rancang Mobil Presiden Khusus untuk Sapa Rakyat

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Penyederhanaan Sistem Partai Tak Harus dengan Threshold Tinggi

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:10

Nasabah PNM Denpasar Sukses Ubah Sampah Pantai jadi Cuan

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:59

Hukum yang Layu: Saat Keadilan Kehilangan Hati Nurani

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:43

Andrianto Andri: Tokoh Sumatera Harus Jadi Cawapres 2029

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:11

Selengkapnya