Pemimpin Tertinggi Republik Demokratik Rakyat Korea Kim Jong Un/Net
Pemerintah Korea Utara kembali melaporkan kenaikan kasus baru demam tinggi. Sebanyak 232.880 kasus dan enam kematian diumumkan Rabu (18/5) waktu setempat.
AFP melaporkan, markas besar anti-virus negara itu mengatakan 62 orang telah meninggal dan lebih dari 1,7 juta jatuh sakit di tengah penyebaran demam yang cepat sejak akhir April. Dikatakan lebih dari satu juta orang pulih tetapi setidaknya 691.170 tetap dikarantina.
Kantor Berita Pusat Korea resmi Korea Utara (KCNA) mengatakan Pemimpin Tertinggi Republik Demokratik Rakyat Korea Kim Jong Un selama pertemuan Politbiro partai yang berkuasa pada hari Selasa mengkritik para pejabat atas tanggapan awal pandemi mereka, yang katanya menggarisbawahi ketidakmatangan dalam kapasitas negara untuk mengatasi krisis.
Dia mendesak para pejabat untuk memperkuat pengendalian virus di tempat kerja dan melakukan “upaya berlipat ganda†untuk meningkatkan pasokan kebutuhan sehari-hari dan menstabilkan kondisi kehidupan.
Komentar Kim muncul beberapa hari setelah dia memarahi para pejabat tentang bagaimana mereka menangani distribusi obat-obatan yang dikeluarkan dari cadangan negara dan memobilisasi pasukannya untuk membantu mengangkut pasokan ke apotek di ibu kota Pyongyang, yang dibuka 24 jam untuk menangani krisis.
KCNA mengatakan hampir 3.000 anggota unit medis Tentara Rakyat Korea membantu pengiriman obat-obatan ke apotek, sementara lebih dari 1,4 juta pejabat, guru, dan siswa di sektor kesehatan masyarakat dikerahkan untuk pemeriksaan yang bertujuan mengidentifikasi orang dengan gejala sehingga mereka dapat dideteksi.
Karena kekurangan alat kesehatan masyarakat seperti vaksin, pil antivirus, dan unit perawatan intensif yang menurunkan rawat inap dan kematian di negara lain, Korea Utara mengandalkan menemukan orang dengan gejala dan mengisolasi mereka di tempat penampungan.
Tidak jelas apakah pengakuan Korea Utara tentang wabah Covid-19 mengomunikasikan kesediaan untuk menerima bantuan dari luar. Pemerintah Kim telah menghindari jutaan suntikan vaksin yang ditawarkan oleh program distribusi COVAX yang didukung PBB, kemungkinan karena persyaratan pemantauan internasional yang menyertainya.
Korea Utara dan Eritrea adalah satu-satunya negara anggota PBB yang berdaulat yang belum meluncurkan vaksin.
Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan dalam sebuah pengarahan Selasa bahwa badan tersebut telah menawarkan untuk mengirim vaksin, obat-obatan, tes dan dukungan teknis kepada kedua negara, tetapi tidak ada pemimpin negara yang menanggapi.
“WHO sangat prihatin dengan risiko penyebaran lebih lanjut di (Korea Utara),†kata Tedros, juga mencatat bahwa negara itu mengkhawatirkan sejumlah orang dengan kondisi mendasar yang menempatkan mereka pada risiko penyakit parah.
Kepala kedaruratan WHO Dr. Michael Ryan mengatakan setiap penularan yang tidak terkendali di negara-negara seperti Korea Utara dan Eritrea dapat memicu munculnya varian baru, tetapi WHO tidak berdaya untuk bertindak kecuali negara-negara tersebut menerima bantuannya.
Korea Utara sejauh ini mengabaikan tawaran rivalnya Korea Selatan untuk menyediakan vaksin, obat-obatan dan tenaga kesehatan, tetapi para ahli mengatakan Korea Utara mungkin lebih bersedia untuk menerima bantuan dari sekutu utamanya China.
Sementara itu KCNA melaporkan bahwa pejabat Korea Utara selama pertemuan hari Selasa terus mengungkapkan keyakinan bahwa negara itu dapat mengatasi krisis itu sendiri, dengan anggota Politbiro membahas cara-cara untuk terus mempertahankan peluang bagus di bidang pencegahan epidemi secara keseluruhan.
