Berita

Ilustrasi/Net

Politik

KoDe Inisiatif: KPU Harus Jelaskan Alokasi Anggaran Pemilu Sebesar Rp 76 Triliun

SENIN, 16 MEI 2022 | 21:31 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta menjelaskan kepada publik terkait besaran anggaran Pemilu Serentak 2024 sebesar Rp 76 triliun.

Bagi Koordinator Harian Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif, Muhammad Ihsan Maulana, penjelasan dari KPU menjadi penting untuk memastikan transparansi anggaran negara yang digunakan.

"KPU sebagai penyelenggara pemilu perlu segera menjelaskan kepada publik ihwal peruntukan anggaran tersebut," kata Ihsan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (16/5).


"Publik perlu mengetahui porsi anggaran yang besar itu untuk apa dan akan dimanfaatkan seperti apa, hal ini untuk mendorong transparansi penggunaan anggaran Pemilu 2024," imbuhnya.

Bila sudah terbuka dan publik mengetahuinya, Ihsan menambahkan tidak menutup kemungkinan, anggaran bisa dikurangi atau lebih diefisienkan lagi mengingat Indonesia saat ini masih ada di dalam masa pandemi Covid-19.

"Tetapi yang terpenting, dana yang cukup besar tersebut perlu di-clear-kan terkait dengan peruntukannya dan apakah masih ada ruang untuk dapat mengefisiensikan anggaran pemilu 2024. Pasalnya biaya yang tinggi perlu disesuaikan dengan semangat keserentakan pemilu 2024," jelasnya.

Seperti diketahui, hingga saat ini, Komisi II DPR RI belum mengesahkan pengajuan anggaran Pemilu Serentak 2024 mendatang sebesar Rp 76 triliun.

Angka tersebut muncul dalam rapat konsinyering yang dilakukan sejak Jumat (13/5) sampai Minggu (15/5).

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya