Ketua Dewan Pembina DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Bambang Haryo Soekartono/Net
Kebijakan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menghapus penjualan tiket on the spot di pelabuhan berbuah kritik. Pasalnya, aplikasi Ferizy yang dikembangkan untuk memfasilitasi pembelian tiket online masih ditemukan banyak masalah.
ASDP dinilai tidak siap menerapkan e-ticketing atau tiket elektronik melalui Ferizy, terlihat dari rendahnya skor ulasan pengguna aplikasi itu di Google Play Store yang hanya 3,3. Padahal aplikasi yang sudah diunduh 500 ribu pengguna ini, sudah diluncurkan sejak tahun 2020.
Sebagian mengeluhkan kesulitan memesan tiket karena sering error, waktu loading halaman sangat lama, hingga proses refund yang merepotkan.
Salah satu kritik atas kondisi itu diutarakan Ketua Dewan Pembina DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Bambang Haryo Soekartono. Kata dia, banyaknya keluhan itu menunjukkan aplikasi tersebut tidak bermanfaat dan justru menyulitkan masyarakat menggunakan angkutan penyeberangan.
“Pengguna Play Store yang umumnya melek teknologi dan berpendidikan saja kesulitan menggunakan aplikasi itu, bagaimana dengan masyarakat menengah ke bawah?" kata Bambang Haryo kepada wartawan, Senin (16/5).
Kata Bambang, terbukti saat arus mudik lalu terjadi kemacetan luar biasa di Pelabuhan Merak dan Gilimanuk akibat aplikasi Ferizy bermasalah, apalagi sosialisasinya sangat minim di saat mudik.
“Selain itu masalah utamanya sendiri tidak diatasi oleh ASDP, yaitu jumlah dermaga sangat kurang dan beberapa tidak layak,†katanya.
Akibat kesulitan membeli lewat online dan tidak ada pilihan pembelian tiket di pelabuhan, dia mengatakan, masyarakat terpaksa membeli tiket lewat calo-calo yang marak di pelabuhan dengan harga lebih mahal.
“Ini yang terjadi saat lebaran lalu, tetapi terkesan dibiarkan oleh ASDP dan instansi berwenang,†ujarnya.
Karena itu, Bambang Haryo mendesak aplikasi Ferizy benahi secara total. Bahkan, dia sarankan aplikasi itu dihapus atau diganti dengan pembayaran langsung menggunakan uang elektronik atau e-money seperti diterapkan di jalan tol.
Jika harus menjual tiket secara
online, ASDP bisa bekerja sama dengan
marketplace atau pihak ketiga. Sehingga, perusahaan plat merah itu fokus pada pengelolaan dan pelayanan di pelabuhan.
“Sebaiknya aplikasi itu diserahkan ke
marketplace yang sudah berpengalaman melayani tiket
online atau ASDP bekerja sama dengan Gapasdap yang mewakili semua perusahaan penyeberangan," sarannya.
"ASDP patut diduga melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat jika memanfaatkan aplikasi itu untuk keuntungan sendiri,†demikian Bambang Haryo.
