Berita

Analis ekonomi dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra/Net

Publika

Pertumbuhan Ekonomi Keropos

KAMIS, 12 MEI 2022 | 20:50 WIB | OLEH: GEDE SANDRA

BADAN Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2022 tumbuh 5,01 persen, bila dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2021. Tetapi bila kuartal pertama 2022 dibandingkan terhadap kuartal keempat tahun 2021, hasilnya ekonomi Indonesia justru mengalami kontraksi sebesar negatif 0,96 persen.

Berdasarkan lapangan usahanya, industri pengolahan atau manufaktur berkontribusi hanya sebesar 19,19 persen terhadap Produk Domestik Bruto di tahun 2022 ini. Nilai yang sebenarnya kecil untuk ukuran Indonesia ini pun, sialnya juga lebih kecil dari kontribusi pada tahun 2021 yang sebesar 19,25 persen.

Bila dibandingkan dengan rata-rata kontribusi industri pengolahan terhadap PDB sepanjang tahun 1968-2004  yang sebesar 28,1 persen jelas capaian tahun ini tidak ada apa-apanya. Atau jangan dibandingkan dengan angka kontribusi sektor pengolahan terhadap PDB negara-negara tetangga saat ini: China 30 persen, Thailand 34 persen, Vietnam 26 persen, dan Malaysia 25 persen.

Artinya di Indonesia sebenarnya semakin ke sini semakin berkurang industri manufakturnya, atau terjadi deindustrialisasi. Ini dikonfirmasi oleh data BPS yang lain, yaitu tentang tingkat pengangguran. BPS menunjukkan data bahwa terjadi penurunan persentase penduduk bekerja yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai dari sebesar 37,02 persen di Februari 2021 menjadi sebesar 36,72 persen di Februari 2022.

Buruh yang menjadi tulang punggung industrialisasi, komposisinya malah berkurang. Sementara terjadi peningkatan persentase penduduk yang bersatus berusaha sendiri. Realitasnya dari buruh industri, kemudian ter-PHK, lalu jadi jaga warung atau kaki lima atau jadi supir ojol.

Apalah faedahnya pertumbuhan ekonomi 5,01 persen; Bila dalam periode yang sama tingkat pengangguran hanya berkurang 300 ribu jiwa (dari 8,75 juta di Februari 2021 ke 8,4 juta jiwa di Februari 2022). Indeks keparahan kemiskinan pedesaan meningkat 0,02 poin pada September 2021. Nilai tukar petani (NTP) bulan April 2022 anjlok 0,67 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Upah buruh hanya naik rata-rata 1,12 persen. Dan kasus gizi buruk balita semakin marak di daerah-daerah.

Meskipun kontribusi industri pengolahan menurun, tapi kontribusi industri pertambangan dan galian terhadap PDB melonjak dari 7,64 persen ke 10,48 persen. Akibat perang Rusia-Ukraina, harga pasar komoditi pertambangan naik tinggi, terjadilah windfall profit yang dinikmati oleh para taipan batubara. Karena rendahnya royalty, Negara pun bisa dibilang tidak dapat apa-apa dari windfall profit komoditi tambang ini.

Kemudian booming kelapa sawit. Negara juga tidak menikmati, malah merugi- karena subsidi-subsidi yang mubazir dalam menstabilkan harga minyak goreng. Rakyat juga bunting karena harga-harga minyak goreng tak kunjung turun, sudah terlanjung menjadi penyumbang inflasi yang terbesar pada bulan April 2022. Sementara petani sawit, yang kita kira akan untung, malah ikut buntung. Harga pembelian tandan buah segar (TBS) sawit anjlok sangat dalam. Jadi lagi-lagi yang untung adalah taipan juga, tapi di bidang sawit.

Para taipan batubara dan taipan sawit menari-nari di atas pertumbuhan ekonomi yang keropos. Mereka tidak perlu banyak bayar pajak, duit devisa ekspor tinggal diparkir di wilayah-wilayah surga pajak. Negara Kembali rugi, karena kehilangan potensi pajak dan kestabilan moneter bila devisa ekspor masuk.

Tapi kita tidak bisa menerka sampai kapan harga komoditi terus naik. Bila akhirnya masa itu datang, dan ekonomi bakal terkoreksi dalam atau bahkan terkontraksi. Akhirnya terkuaklah betapa memang keropos struktur perekonomian kita, yang masih sangat tergantung naik turunnya harga komoditi ini.

Penulis adalah analis ekonomi dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR)

Populer

KPK Kembali Periksa Pramugari Jet Pribadi

Jumat, 28 Februari 2025 | 14:59

Sesuai Perintah Prabowo, KPK Harus Usut Mafia Bawang Putih

Minggu, 02 Maret 2025 | 17:41

Digugat CMNP, Hary Tanoe dan MNC Holding Terancam Bangkrut?

Selasa, 04 Maret 2025 | 01:51

Lolos Seleksi TNI AD Secara Gratis, Puluhan Warga Datangi Kodim Banjarnegara

Minggu, 02 Maret 2025 | 05:18

CMNP Minta Pengadilan Sita Jaminan Harta Hary Tanoe

Selasa, 04 Maret 2025 | 03:55

KPK Terus Didesak Periksa Ganjar Pranowo dan Agun Gunandjar

Jumat, 28 Februari 2025 | 17:13

Bos Sritex Ungkap Permendag 8/2024 Bikin Industri Tekstil Mati

Senin, 03 Maret 2025 | 21:17

UPDATE

Sinergi Infrastruktur dan Pertahanan Kunci Stabilitas Nasional

Senin, 10 Maret 2025 | 21:36

Indonesia-Vietnam Naikkan Level Hubungan ke Kemitraan Strategis Komprehensif

Senin, 10 Maret 2025 | 21:22

Mendagri Tekan Anggaran PSU Pilkada di Bawah Rp1 Triliun

Senin, 10 Maret 2025 | 21:02

Puji Panglima, Faizal Assegaf: Dikotomi Sipil-Militer Memang Selalu Picu Ketegangan

Senin, 10 Maret 2025 | 20:55

53 Sekolah Rakyat Dibangun, Pemerintah Matangkan Infrastruktur dan Kurikulum

Senin, 10 Maret 2025 | 20:48

PEPABRI Jamin Revisi UU TNI Tak Hidupkan Dwifungsi ABRI

Senin, 10 Maret 2025 | 20:45

Panglima TNI Tegaskan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil Harus Mundur atau Pensiun

Senin, 10 Maret 2025 | 20:24

Kopdes Merah Putih Siap Berantas Kemiskinan Ekstrem

Senin, 10 Maret 2025 | 20:19

Menag Masih Pelajari Kasus Pelarangan Ibadah di Bandung

Senin, 10 Maret 2025 | 20:00

Airlangga dan Sekjen Partai Komunis Vietnam Hadiri High-Level Business Dialogue di Jakarta

Senin, 10 Maret 2025 | 19:59

Selengkapnya