Berita

Analis ekonomi dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra/Net

Publika

Pertumbuhan Ekonomi Keropos

KAMIS, 12 MEI 2022 | 20:50 WIB | OLEH: GEDE SANDRA

BADAN Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2022 tumbuh 5,01 persen, bila dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2021. Tetapi bila kuartal pertama 2022 dibandingkan terhadap kuartal keempat tahun 2021, hasilnya ekonomi Indonesia justru mengalami kontraksi sebesar negatif 0,96 persen.

Berdasarkan lapangan usahanya, industri pengolahan atau manufaktur berkontribusi hanya sebesar 19,19 persen terhadap Produk Domestik Bruto di tahun 2022 ini. Nilai yang sebenarnya kecil untuk ukuran Indonesia ini pun, sialnya juga lebih kecil dari kontribusi pada tahun 2021 yang sebesar 19,25 persen.

Bila dibandingkan dengan rata-rata kontribusi industri pengolahan terhadap PDB sepanjang tahun 1968-2004  yang sebesar 28,1 persen jelas capaian tahun ini tidak ada apa-apanya. Atau jangan dibandingkan dengan angka kontribusi sektor pengolahan terhadap PDB negara-negara tetangga saat ini: China 30 persen, Thailand 34 persen, Vietnam 26 persen, dan Malaysia 25 persen.


Artinya di Indonesia sebenarnya semakin ke sini semakin berkurang industri manufakturnya, atau terjadi deindustrialisasi. Ini dikonfirmasi oleh data BPS yang lain, yaitu tentang tingkat pengangguran. BPS menunjukkan data bahwa terjadi penurunan persentase penduduk bekerja yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai dari sebesar 37,02 persen di Februari 2021 menjadi sebesar 36,72 persen di Februari 2022.

Buruh yang menjadi tulang punggung industrialisasi, komposisinya malah berkurang. Sementara terjadi peningkatan persentase penduduk yang bersatus berusaha sendiri. Realitasnya dari buruh industri, kemudian ter-PHK, lalu jadi jaga warung atau kaki lima atau jadi supir ojol.

Apalah faedahnya pertumbuhan ekonomi 5,01 persen; Bila dalam periode yang sama tingkat pengangguran hanya berkurang 300 ribu jiwa (dari 8,75 juta di Februari 2021 ke 8,4 juta jiwa di Februari 2022). Indeks keparahan kemiskinan pedesaan meningkat 0,02 poin pada September 2021. Nilai tukar petani (NTP) bulan April 2022 anjlok 0,67 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Upah buruh hanya naik rata-rata 1,12 persen. Dan kasus gizi buruk balita semakin marak di daerah-daerah.

Meskipun kontribusi industri pengolahan menurun, tapi kontribusi industri pertambangan dan galian terhadap PDB melonjak dari 7,64 persen ke 10,48 persen. Akibat perang Rusia-Ukraina, harga pasar komoditi pertambangan naik tinggi, terjadilah windfall profit yang dinikmati oleh para taipan batubara. Karena rendahnya royalty, Negara pun bisa dibilang tidak dapat apa-apa dari windfall profit komoditi tambang ini.

Kemudian booming kelapa sawit. Negara juga tidak menikmati, malah merugi- karena subsidi-subsidi yang mubazir dalam menstabilkan harga minyak goreng. Rakyat juga bunting karena harga-harga minyak goreng tak kunjung turun, sudah terlanjung menjadi penyumbang inflasi yang terbesar pada bulan April 2022. Sementara petani sawit, yang kita kira akan untung, malah ikut buntung. Harga pembelian tandan buah segar (TBS) sawit anjlok sangat dalam. Jadi lagi-lagi yang untung adalah taipan juga, tapi di bidang sawit.

Para taipan batubara dan taipan sawit menari-nari di atas pertumbuhan ekonomi yang keropos. Mereka tidak perlu banyak bayar pajak, duit devisa ekspor tinggal diparkir di wilayah-wilayah surga pajak. Negara Kembali rugi, karena kehilangan potensi pajak dan kestabilan moneter bila devisa ekspor masuk.

Tapi kita tidak bisa menerka sampai kapan harga komoditi terus naik. Bila akhirnya masa itu datang, dan ekonomi bakal terkoreksi dalam atau bahkan terkontraksi. Akhirnya terkuaklah betapa memang keropos struktur perekonomian kita, yang masih sangat tergantung naik turunnya harga komoditi ini.

Penulis adalah analis ekonomi dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR)

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Tim Hukum Febrie Curiga Ada Nama Pejabat Kejagung Dicatut terkait Duit Rp40 Miliar

Rabu, 09 September 2026 | 04:16

Merawat Aceh, Memprioritaskan Kepentingan Rakyat

Rabu, 09 September 2026 | 04:04

Polda Banten-Basarnas Maksimalkan Pencarian Jurnalis Hilang Kontak di Selat Sunda

Rabu, 09 September 2026 | 03:32

Bahaya Abu Vulkanik bagi Penerbangan: Ancaman Tak Kasat Mata yang Mematikan

Rabu, 09 September 2026 | 03:22

PDIP Tafsirkan Pidato AHY: Bisa Jadi Pesan untuk Presiden Menuju 2029

Rabu, 09 September 2026 | 03:09

Wow! Hadiah Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp10,25 Miliar

Rabu, 09 September 2026 | 02:52

Sekolah Tatap Muka di Lampung Batal Gegara Anak Krakatau Kembali Erupsi

Rabu, 09 September 2026 | 02:14

Survei Digdaya: Kepuasan Publik terhadap Prabowo Capai 56,3 Persen

Rabu, 09 September 2026 | 02:01

Pencarian 8 Orang Hilang Kontak di Selat Sunda Terkendala Arus Kencang

Rabu, 09 September 2026 | 01:34

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Selengkapnya