Ketua Umum Forum Intelektual Muda Riau Indonesia (FIMRI) Robert Hendriko/Net
Kementerian Dalam Negeri diingatkan agar cermat dan teliti melihat harapan masyarakat Kota Pekanbaru dalam menunjuk penjabat (Pj) kepala daerah yang akan pensiun pada 22 Mei 2022.
Begitu dikatakan Ketua Umum Forum Intelektual Muda Riau Indonesia (FIMRI) Robert Hendriko di tengah gonjang-ganjing siapa yang akan menjabat Pj Walikota Pekanbaru hingga terlaksananya Pilkada Serentak 2024.
"Kemendagri untuk benar-benar menentukan Pj Walikota Pekanbaru dan Kampar yang sesuai dengan harapan warga," ujar Robert Hendriko dalam keterangannya, Rabu (11/5).
Menurut Robert, terlalu banyak masalah yang terjadi di Pekanbaru dalam kurun waktu 10 tahun ini. Misalnya masalah banjir, sampah, sosial serta masalah masalah lain seperti dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh pemimpin Pekanbaru.
Termasuk juga, katanya, masalah pengungsi Rohingya yang sudah bertahun-tahun tinggal di Pekanbaru dan berkali kali melakukan demo meminta diberangkatkan ke negara ketiga. Namun, hingga saat ini keinginan mereka belum terakomodir.
"Banyak sekali sengkarut dan masalah yang hingga saat ini belum terselesaikan oleh Walikota Pekanbaru. Tentu ini menjadi PR besar bagi Pj Walikota nanti," katanya.
Dengan situasi Pekanbaru yang kusut ini, kata Robert, dibutuhkan pemimpin yang memiliki kemampuan
problem solver serta pekerja keras dan mampu berdiri diatas semua golongan.
"Kita ingin membangun Riau lebih baik lagi dengan memulai Pekanbaru sebagai barometer semua dimensi, mulai dari dimensi sosial, politik,agama dan budaya," katanya.
"Untuk itu kami berharap Kemendagri dapat membaca keinginan warga Pekanbaru dengan menghadirkan Pj Walikota Pekanbaru yang benar-benar dan serius untuk membangun Pekanbaru ke arah yang lebih baik lagi," pungkasnya.
