Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto/Net
Pemerintah tegaskan komitmen dalam percepatan dalam pembangunan ekonomi Kawasan di Jawa Barat. Salah satunya, dengan menggelar Rapat Koordinasi bersama para Menteri dan Pimpinan Lembaga, dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Rapat tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Airlangga Hartarto pada Rabu (11/5).
Dalam rapat tersebut, Airlangga menyampaikan, hasil evaluasi terhadap 170 proyek dan program yang termasuk dalam Perpres 87/2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dengan nilai investasi sebesar Rp 370,93 triliun.
Rapat ini juga ditujukan untuk mendorong penyelesaian proyek-proyek yang dianggap prioritas dan memiliki dampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi nasional.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, proyek-proyek dalam Perpres tersebut harus dapat diselesaikan konstruksinya paling lambat pada tahun 2024 atau telah memenuhi
financial closing untuk proyek dengan skema KPBU," kata Airlangga.
"Selain itu, perlu ada kepastian bahwa ketersediaan lahan dan proses perizinan akan dapat diselesaikan sebelum tahun 2024,â€imbuhnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Ketua Umum Partai Golkar juga menyampaikan beberapa arahan strategis terhadap proyek-proyek prioritas yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia.
Proyek-proyek tersebut, antara lain pembangunan Jalan Tol Cipali-Patimban untuk memudahkan akses logistik Pelabuhan Patimban dan mendukung Kawasan Rebana sebagai salah satu pengungkit perekonomian masyarakat Jawa Barat bagian Utara.
Selain itu, pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap sebagai salah satu jalan tol terpanjang di Indonesia, yang diharapkan meningkatkan aksesibilitas dan mengurai kemacetan jalur selatan Jawa serta upaya percepatan pertumbuhan ekonomi, khususnya di Jawa Barat Bagian Selatan.
"Pembangunan diarahkan untuk mempercepat penyelesaian konstruksi terutama pada ruas Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya pada tahun 2024. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Keuangan ditugaskan untuk melakukan optimalisasi atau penambahan alokasi anggaran untuk pengadaan tanah," terangnya.
Selain itu, kata Airlangga, ada juga pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Legok Nangka sebagai salah satu upaya percepatan mencapai
net zero emission.
"Kementerian Keuangan ditugaskan untuk segera memutuskan besaran fasilitas VGF dan Gubernur Jawa Barat diarahkan untuk mempercepat proses transaksi sehingga proyek tersebut dapat selesai pada tahun 2024," jelasnya.
Tidak hanya itu, kata Airlangga lagi, ada juga pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing untuk memudahkan akses logistik dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok, serta diharapkan menurunkan Biaya logistik Nasional.
Airlangga mengingatkan, terkait pentingnya komitmen Gubernur Jawa Barat dalam memenuhi
readiness criteria dan kesiapan proyek untuk dapat didukung oleh kementerian/lembaga terkait.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menambahkan, pentingnya komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memenuhi penyediaan dukungan APBD yang dibutuhkan dan kesiapan proyek.
"Termasuk lahan dan perizinan untuk dapat didukung oleh kementerian/lembaga terkait," pungkasnya.
