Berita

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo/Net

Politik

Kalau Ganjar Kader Partai Wong Cilik, Harusnya Kemiskinan di Jateng Turun

JUMAT, 06 MEI 2022 | 22:20 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Jika Ganjar Pranowo betul-betul memahami doktrin PDI Perjuangan, seharusnya pro terhadap rakyat kecil atau wong cilik. Keberpihakannya ini setidaknya terbukti dari angka kemiskinan yang harusnya menurun, bukan sebaliknya justru naik.

Demikian pendapat pangamat politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga yang merasa janggal terhadap elektabilitas Ganjar Pranowo dalam setiap lembaga survei.

“Kalau Ganjar memang berpihak kepada wong cilik, seharusnya tingkat kemiskinan menurun. Namun yang terjadi, angka kemiskinan di Jawa Tengah justeru menunjukkan peningkatan,” kata Jamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat malam (6/5).


Menurut mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini, kesimpulan terhadap elektabilitas Ganjar hanya polesan dan pencitraan semu itu terkonfirmasi ketika persoalan kemiskinan di Jawa Tengah tak teratasi dan justru menjadi penyumbang angka kemiskinan nasional. Padahal Ganjar sudah dua periode menjadi Gubernur Jawa Tengah.

“Elektabilitas Ganjar yang tinggi dalam berbagai survei tidak sebanding dengan kinerjanya menangani kemiskinan di Jawa Tengah. Hal itu tentu menguatkan dugaan tingginya elektabilitas Ganjar bukan dari hasil kinerjanya selama menjadi gubernur dua periode,” ungkap Jamiluddin.

Oleh karena itu, Jamiluddin menambahkan, sudah sewajarnya DPD PDIP Jawa Tengah dan DPP PDIP menegur keras kadernya yang tak mampu meningkatkan kesejahteraan wong cilik.

“Teguran itu diperlukan agar masyarakat luas tahu bahwa PDIP memang masih peduli pada wong cilik,” pungkas Jamiluddin Ritonga.

Sebelumnya, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Iwan Sumule membeberkan fakta mencengangkan soal kemiskinan di Jawa Tengah.

Iwan yang mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik ini mengatakan, Provinsi yang dipimpin oleh Ganjar selama dua periode itu pendapatan per kapitanya terendah di Pulau Jawa.

"Data BPS tanggal 17 Januari 2022, Provinsi Jawa Tengah pendapatan per kapita per bulan terendah di Pulau Jawa, " ujar Iwan Sumule.

Berdasarkan data BPS Mayoritas penduduk miskin berada di Pulau Jawa dengan jumlah 14 juta orang, atau sekitar 52 persen dari total penduduk miskin nasional. Tercatat, Jawa Tengah menjadi peringkat keenam dengan garis kemiskinan Rp423.264/kapita/bulan.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya