Perdana Menteri Viktor Orban/Net
Pemerintah Hongaria melakukan pertemuan khusus pada Kamis (5/5) di kantor Perdana Menteri Viktor Orban.
Pejabat senior pemerintah dan pemimpin industri energi Hongaria bertemu untuk membahas keamanan energi negara. Ini sehubungan dengan paket sanksi UE terbaru yang mencakup penghapusan impor minyak mentah Rusia, seperti dilaporkan layanan pers kantor perdana menteri.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh perdana menteri, kepala staf dan kepala kabinetnya, menteri keuangan dan inovasi dan teknologi, sekretaris negara untuk urusan UE dan kepala Kamar Dagang dan Industri Hongaria, serta para CEO perusahaan minyak dan gas, seperti dikutip dari AP.
Pertemuan tersebut menyusul pengumuman Komisi Eropa yang merilis paket sanksi terbarunya terhadap Rusia baru-baru ini.
Pemerintah Hongaria telah menggarisbawahi keberatannya untuk sanksi lebih lanjut karena akan mengancam keamanan energi dan ekonomi negara itu.
Sejak Uni Eropa meluncurkan sanksinya untuk energi Rusia, Hongaria menjadi satu-satunya anggota yang menentang embargo minyak. Ketika paket sanksi terbaru meluncur lagi, Hongaria bermaksud memveto sanksi tersebut. Ini menimbulkan perselisihan antara Orban dengan Brussel.
Masa jabatan baru Orban --yang menang pada April lalu-- bertepatan dengan perang Rusia melawan Ukraina, di mana Uni Eropa meluncurkan sanksinya dengan deras kepada Moskow.
Sebagai satu-satunya negara anggota yang menentang, itu berarti masa jabatan Orban keempat berturut-turut itu, juga dimulai dengan konflik lain antara Hongaria dan Uni Eropa, yang telah lama dianggap Orban sebagai ancaman terbesar bagi negaranya.
Orban adalah sekutu Putin. Namun, bukan itu yang membuatnya menentang sanksi enerji Rusia. Pengiriman Rusia mencakup sekitar 58 persen dari kebutuhan minyak tahunan Hongaria, membuat Hongaria sangat bergatung kepada minyak Rusia.
Orban tidak menyetujui perang, namun hingga saat ini ia tidak bergabung dengan negara-negara yang mengutuk Rusia atas invasinya ke Ukraina. Hongaria juga menolak untuk mengizinkan pengiriman senjata ke Ukraina melalui wilayah negaranya.
