Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Dituding Ikut Perkuat Propaganda Kremlin, China: Justru Pejabat dan Media AS yang Suka Tebar Disinformasi

KAMIS, 05 MEI 2022 | 12:31 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tudingan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang mengklaim bahwa pejabat dan media China ikut memperkuat propaganda Kremlin, teori konspirasi, dan disinformasi tentang masalah Ukraina mendapat bantahan dari Kedutaan Besar China di AS.

Disampaikan juru bicara kedutaan, China menolak tegas pernyataan Washington, yang berjudul "Upaya Republik Rakyat China untuk Memperkuat Suara Kremlin di Ukraina" sambil menegaskan sikap netralnya atas krisis tersebut.
 
"Posisi China dalam masalah Ukraina tidak memihak, objektif dan tidak tercela," kata juru bicara kedutaan, menanggapi pernyataan Deplu AS di situsnya, seperti dikutip dari CGTN.


"Ketika datang untuk menyebarkan disinformasi, pihak AS harus serius merenungkan dirinya sendiri," kata juru bicara itu.

"Para pejabat dan media AS-lah yang telah menyebarkan desas-desus seperti yang diketahui China sebelumnya dan secara diam-diam mendukung aksi militer Rusia, karena China membantu Rusia menghindari sanksi dan memberikan dukungan militer kepada Rusia. Ini adalah disinformasi dalam segala hal," lanjutnya.

China telah berulang kali membantah memiliki pengetahuan lebih awal tentang langkah Rusia , diam-diam mendukung operasi Rusia, atau memberikan bantuan militer ke Rusia.

"Sebagian besar negara di dunia mendukung penyelesaian konflik Rusia-Ukraina melalui dialog dan negosiasi, dan tidak ada dari mereka yang ingin melihat situasi meningkat atau bahkan lepas kendali. Ini bukan disinformasi," tambah juru bicara itu.

“Dalam dokumen kerja yang diserahkan AS pada pertemuan Negara Pihak Konvensi Senjata Biologis (BWC) pada November 2021, AS mengakui memiliki 26 biolab di Ukraina. Menurut lembar fakta yang dirilis Departemen Pertahanan pada Maret 2022, AS mendukung 46 fasilitas di Ukraina. Ini bukan disinformasi," katanya.

Jubir melanjutkan dengan mengatakan bahwa sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, China dan AS harus melakukan upaya bersama untuk memfasilitasi penyelesaian politik krisis dan gencatan senjata sesegera mungkin, sambil meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Ukraina dan melindungi warga sipil.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

UPDATE

Momen Haru, Teddy Kenang Perjalanan Gubernur Pramono di Kantor Setkab

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:16

Fondasi Membangun Ekosistem Informasi yang Sehat di Era Digital

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:14

Jangan Sampai Pengunduran Diri Gubernur BI Picu Gejolak Pasar

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:11

PDIP Soroti Kasus Febrie: Penegakan Hukum Tidak Boleh Tebang Pilih

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:07

Kuasa Hukum Nadiem Laporkan Dugaan Pelanggaran Etik dan Intimidasi Saksi ke KY

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:04

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KDKMP Diklaim Bisa Tambah Pendapatan Petani hingga Rp263 Triliun

Selasa, 28 Juli 2026 | 15:59

Transformasi Digital BRI Pacu Pertumbuhan Bisnis Merchant dan Transaksi QRIS

Selasa, 28 Juli 2026 | 15:51

Chad Ikuti Jejak Burkina Faso, Mali, dan Niger Keluar dari ICC

Selasa, 28 Juli 2026 | 15:49

Hasto Ogah Tanggapi Kaesang Maju Nyaleg di Jateng

Selasa, 28 Juli 2026 | 15:36

Selengkapnya