Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Dituding Ikut Perkuat Propaganda Kremlin, China: Justru Pejabat dan Media AS yang Suka Tebar Disinformasi

KAMIS, 05 MEI 2022 | 12:31 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tudingan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang mengklaim bahwa pejabat dan media China ikut memperkuat propaganda Kremlin, teori konspirasi, dan disinformasi tentang masalah Ukraina mendapat bantahan dari Kedutaan Besar China di AS.

Disampaikan juru bicara kedutaan, China menolak tegas pernyataan Washington, yang berjudul "Upaya Republik Rakyat China untuk Memperkuat Suara Kremlin di Ukraina" sambil menegaskan sikap netralnya atas krisis tersebut.
 
"Posisi China dalam masalah Ukraina tidak memihak, objektif dan tidak tercela," kata juru bicara kedutaan, menanggapi pernyataan Deplu AS di situsnya, seperti dikutip dari CGTN.


"Ketika datang untuk menyebarkan disinformasi, pihak AS harus serius merenungkan dirinya sendiri," kata juru bicara itu.

"Para pejabat dan media AS-lah yang telah menyebarkan desas-desus seperti yang diketahui China sebelumnya dan secara diam-diam mendukung aksi militer Rusia, karena China membantu Rusia menghindari sanksi dan memberikan dukungan militer kepada Rusia. Ini adalah disinformasi dalam segala hal," lanjutnya.

China telah berulang kali membantah memiliki pengetahuan lebih awal tentang langkah Rusia , diam-diam mendukung operasi Rusia, atau memberikan bantuan militer ke Rusia.

"Sebagian besar negara di dunia mendukung penyelesaian konflik Rusia-Ukraina melalui dialog dan negosiasi, dan tidak ada dari mereka yang ingin melihat situasi meningkat atau bahkan lepas kendali. Ini bukan disinformasi," tambah juru bicara itu.

“Dalam dokumen kerja yang diserahkan AS pada pertemuan Negara Pihak Konvensi Senjata Biologis (BWC) pada November 2021, AS mengakui memiliki 26 biolab di Ukraina. Menurut lembar fakta yang dirilis Departemen Pertahanan pada Maret 2022, AS mendukung 46 fasilitas di Ukraina. Ini bukan disinformasi," katanya.

Jubir melanjutkan dengan mengatakan bahwa sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, China dan AS harus melakukan upaya bersama untuk memfasilitasi penyelesaian politik krisis dan gencatan senjata sesegera mungkin, sambil meningkatkan bantuan kemanusiaan ke Ukraina dan melindungi warga sipil.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Penegakan Hukum Sengketa Perubahan Legalitas Soksi Tak Boleh Tebang Pilih

Senin, 18 Mei 2026 | 00:23

MUI Lega Sidang Isbat Iduladha Tak Munculkan Perbedaan

Senin, 18 Mei 2026 | 00:04

Rombongan Trump Buang Semua Barang China, Pengamat: Perang Intelijen Masuk Level Paranoia Strategis

Minggu, 17 Mei 2026 | 23:34

GEM Kembangkan Ekosistem Industri Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan

Minggu, 17 Mei 2026 | 23:13

Data Besar, Nasib Berceceran

Minggu, 17 Mei 2026 | 23:00

Bobotoh Penuhi Jalanan Kota Bandung, Otw Hattrick Juara!

Minggu, 17 Mei 2026 | 22:40

Relawan: Maksud Prabowo Soal Warga Desa Tak Pakai Dolar Baik

Minggu, 17 Mei 2026 | 22:12

Bagaimana Nasib Jakarta Setelah Putusan MK?

Minggu, 17 Mei 2026 | 21:44

Teguh Santosa: Indonesia Tidak Bisa Berharap pada Kebaikan Negara Lain

Minggu, 17 Mei 2026 | 21:00

BNI: Kemenangan Leo-Daniel Hadiah Istimewa untuk Rakyat Indonesia

Minggu, 17 Mei 2026 | 20:41

Selengkapnya