Dikunjungi Kishida, Thailand Umumkan Perjanjian Pertahanan Baru dengan Jepang

Usai mengunjungi Indonesia dan Vietnam, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mendaratkan kakinya di Thailand, mengakhiri tur tiga negara Asia Tenggara yang dilakukann dalam beberapa terakhir.

Bertemu Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha pada Senin (2/5) waktu setempat, Kishida menyepakati  perjanjian pertahanan baru.

Perjanjian tersebut akan memfasilitasi transfer perangkat keras dan teknologi pertahanan dari Jepang ke Thailand, yang memiliki salah satu tentara terbesar dan paling lengkap di kawasan itu dan sejarah panjang hubungan dengan militer Amerika Serikat.

"Ini akan membantu meningkatkan pertahanan nasional dan mendukung investasi dari Jepang dalam kegiatan ini yang merupakan tujuan penting bagi Thailand," kata Prayut Chan-o-cha dalam pernyataan bersama yang dibacakan bersama Kishida, seperti dikutip dari Bangkok Post, Selasa (3/5).

Prayut mengatakan dia juga membahas perbaikan dalam rantai pasokan dan penyusunan kemitraan ekonomi lima tahun dengan Jepang, investor terbesar Thailand.

Asia Tenggara selama beberapa dekade telah menjadi wilayah penting bagi Jepang, menampung beberapa nama terbesarnya di industri, mulai dari infrastruktur, teknik dan zona industri hingga manufaktur kendaraan dan elektronik.

Wilayah ini tetap menjadi medan pertempuran antara Amerika Serikat, sekutu dekat Jepang, dan saingannya China, mitra dagang terbesar di Asia Tenggara.

Sebagai pemimpin Asia Tenggara satu-satunya anggota Kelompok Tujuh (G7), Kishida juga membahas invasi Rusia ke Ukraina selama perjalanannya ke Asia Tenggara, di mana hanya satu negara - Singapura - telah bergabung menjatuhkan sanksi terhadap Moskow.

Meskipun tidak menjatuhkan sanksi, sembilan negara Asia Tenggara mendukung resolusi PBB pada Maret yang mengutuk invasi tersebut, dan Kishida berterima kasih kepada Jenderal Prayut atas dukungan Thailand.

"Saya setuju dengan Perdana Menteri Prayut bahwa di wilayah mana pun pelanggaran kedaulatan dan integritas wilayah, atau perubahan status quo sepihak dengan kekuatan, tidak boleh ditoleransi," katanya.