Berita

Seorang anggota staf memeriksa stok minyak nabati di pusat distribusi supermarket di Zhangjiajie, Provinsi Hunan, China tengah/Net

Dunia

Beijing: Larangan Ekspor Minyak Sawit Indonesia Bikin Sulit, Tapi Bisa Tingkatkan Permintaan Minyak Kacang Tanah di China

SELASA, 26 APRIL 2022 | 07:56 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Keputusan Pemerintah Indonesia untuk menerapkan larangan ekspor minyak sawit mendapat tanggapan dari sejumlah pelaku bisnis dan pengamat di China.

Mereka mengatakan bahwa sebagai importir minyak sawit terbesar kedua di dunia, China mungkin menghadapi kesulitan pasokan jangka pendek jika larangan itu berlanjut.

Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengatakan larangan ekspor dikeluarkan untuk mengamankan pasokan makanan dalam negeri, semenjak dua eksportir biji-bijian terbesar dunia, Rusia dan Ukraina, terkunci dalam konflik. Larangan ini pernah disinggung juga oleh Jokowi pada Oktober 2021 lalu, bahwa ekspor minyak sawit mentah mungkin akan dilarang di masa depan.


Tokoh dalam industri grosir dan eceran biji-bijian yang berbasis di Shanghai, Chen Hao, mengatakan kepada media pemerintah, Global Times, bahwa minyak kelapa sawit adalah minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi di dunia dalam industri dengan volume perdagangan tertinggi.
 
"Harga domestik untuk minyak kedelai, minyak kacang tanah dan minyak colza akan naik karena meskipun permintaan secara keseluruhan tetap normal, minyak sawit, sumber pasokan utama, menurun," kata Chen.

China mengimpor 258.300 ton minyak sawit dari Indonesia dan 242.800 ton dari Malaysia pada kuartal pertama 2022, masing-masing menyumbang sekitar 52 persen dan 48 persen dari total impor China, menurut situs informasi perdagangan komoditas China mysteel.com.

Jiao Shanwei, pemimpin redaksi cngrain.com, mengatakan bahwa dampak larangan akan terlihat jelas dalam jangka pendek, dan biaya akan melonjak untuk pengguna hilir seperti produksi dan pemrosesan makanan.

"Namun, operasi normal perdagangan minyak colza China-Rusia, dan kacang tanah yang diimpor dari AS di bawah perjanjian perdagangan bilateral, dapat meredakan ketegangan saat ini," kata Jiao.

Minyak kacang tanah adalah pengganti utama minyak sawit di China. Untuk mengamankan ketahanan pangan negara, Provinsi Heilongjiang China Timur Laut mengumumkan pada hari Sabtu bahwa provinsi tersebut berencana untuk memperbesar area penanaman kacang tanah hingga melebihi 10 juta mu (666.666,67 hektar), meningkatkan produksi sebesar 2,6 miliar jin (1,3 miliar ton) pada tahun 2022

"Kesenjangan pasokan kelapa sawit pasti akan meningkatkan permintaan kacang tanah," kata Chen.

"Otoritas terkait seperti China Grain Reserves akan melepaskan cadangan kacang tanah jika harga meroket di luar penerimaan pasar," ujarnya.

Liu Zongyi, sekretaris jenderal Pusat Penelitian untuk Kerjasama China-Asia Selatan di Institut Studi Internasional Shanghai juga ikut berkomentar atas keputusan Indonesia.

“Selain mengamankan pasokan di dalam negeri, Indonesia juga bertujuan untuk memperkuat posisi globalnya sebagai pengekspor komoditas penting,” kata Liu.

Liu mencatat larangan ekspor minyak sawit Indonesia dapat melindungi industri pengolahan minyak dalam negeri, tujuan yang sama dengan larangan ekspor bijih nikel. Pada awal 2022, Indonesia melarang ekspor batu bara dan bijih nikel. 

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya