Berita

Anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid/Net

Politik

Jokowi Hentikan Ekspor CPO dan Migor, Nusron Wahid: Salah Sendiri Diajak Baik-baik Nurunin Harga Malah Tidak Mau

SABTU, 23 APRIL 2022 | 15:50 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Keputusan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng mendapatkan apresiasi dan pujian dari kalangan legislator di Komisi VI DPR RI.

Salah satunya, anggota Komisi VI DPR RI Nusron Wahid yang menilai keputusan Presiden Jokowi menunjukkan komitmen untuk berpihak pada rakyat yang selama enam bulan terakhir dipusingkan dengan langka dan tingginya harga minyak goreng.

Selain bermakna untuk rakayat, kata Nusron, kebijakan baru Presiden Jokowi ini juga sekaligus pernyataan perang ke pengusaha besar agar tidak lagi mengekspor minyak goreng saat stok untuk pasar dalam negeri belum tercukupi.


"Ini bukti Presiden menyatakan perang dengan pengusaha dan memilih berpihak dengan rakyat," kata Nusron kepada wartawan, Sabtu (23/4).

Nusron menegaskan, selama ini Presiden Jokowisebenarnya sudah cukup bersabar memberi kesempatan bagi industri minyak goreng untuk menurunkan harga.

Namun, legislator Partai Golkar ini menyayangkan para pelaku usaha di industri minyak goreng justru terkesan menolak mengikuti harga yang ditetapkan pemerintah.

Hal itu terlihat saat pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng di angka Rp 14.000 per liter, stok minyak goreng kemasan langsung langka di pasaran. Sementara saat HET dicabut, stok minyak goreng kembali langsung melimpah.

Menyinggung Kejaksaan Agung yang belakangan menemukan adanya penyelewengan ekspor bahan baku minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan di dalam negeri oleh tiga perusahaan, yakni PT Wilmar Nabati Indonesia, Permata Hijau Group (PHG), dan PT Musim Mas.

Bagi Nusron, dengan kondisi tersebut, sangat wajar apabila Jokowi mengambil keputusan tegas untuk melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya sampai waktu yang tak ditentukan.

"Salah sendiri diajak baik-baik sama presiden (untuk turunkan harga) pada tidak mau, dengan dalih harga internasional. Ibarat perang; sekarang presiden sudah meledakkan bom. Habis itu pengusaha nangis-nangis dan ampun-ampun," katanya.

Nusron juga berharap dengan kebijakan berani Presiden Jokowi ini, harga minyak goreng bisa kembali normal di pasaran, yakni Rp 14.000 per liter.

"Stok minyak goreng juga diharapkan tak lagi langka meski harganya turun," demikian Nusron.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Hotel Bumi Wiyata Komitmen Penuhi Hak 104 Pekerja Sesuai Ketentuan

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:31

Sinopsis Reawakened Man, Kisah Pemuda yang Hidup Kembali Setiap 3 Hari

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:23

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus ATR/BPN ke Muktamar NU

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Komisi II Didorong Bentuk Pansus untuk Tindaklanjuti Putusan MK Terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:19

Lionel Messi Pensiun dari Timnas Argentina, Ini Daftar Trofi dan Prestasinya

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:10

Kemenkop Buka Suara soal Mekanisme Pembayaran Gaji ASN Lewat Koperasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:02

8 Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat hingga Akhir 2026, Ada BSU hingga Beras 30 Kg

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:48

Mantan Kacab Jasindo Dipanggil KPK di Kasus Pencairan Komisi Fiktif PT Pelni

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:46

Deretan Pengusaha Rokok Kembali Diperiksa KPK di Kasus Bea Cukai

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:35

Selengkapnya