Wakil Presiden RI, Maruf Amin/Net
Persoalan di Papua harus dituntaskan melalui peningkatan kesejahteraan seluruh warga Papua. Karena itu sejumlah aturan harus segera diimplementasikan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Papua.
Disampaikan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat 2000-2002, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, Keppres No 20/2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta Inpres No.9/2020 Tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua, memang perlu segera diimplementasikan sepenuhnya.
Kiki menjelaskan lebih lanjut, guna melaksanakan Keppres dan Inpres tersebut, Presiden sudah menunjuk Wakil Presiden (Wapres) sebagai Ketua Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan (TKTPPK) di Provinsi Papua dan Papua Barat. Sementara Ketua Hariannya adalah Menteri PPN/Kepala Bappenas.
"Tapi yang saya telusuri, Wapres belum membuat pengorganisasian selanjutnya, untuk mengambil langkah-langkah pengimplementasian Keppres dan Inpres tersebut," ujar Kiki dalam Webinar Moya Institute yang bertajuk “Teror Menyergap Papua", yang digelar secara hybrid di Jakarta, Jumat (22/4).
Ia pun meminta Wapres segera menginstruksikan Ketua Harian untuk melaksanakan Keppres dan Inpres tersebut semaksimal-mungkin.
Kiki mengingatkan bahwa memang tugas memimpin pelaksanaan Keppres dan Inpres itu tidak bisa dilakukan oleh Wapres sendiri, selaku Ketua Tim. Ketua Harian yang ditunjuk dan diberi amanatlah yang seharusnya menjalankan tugas tersebut secara fokus, sehingga mencapai sasaran yang diinginkan.
"Dan Ketua Harian juga harus dilengkapi oleh Staf Ahli, Staf Khusus, dan Staf Organik, untuk efektivitas pencapaian target," tambah Kiki.
Mengimplementasikan Keppres dan Inpres itu, ujar Kiki, merupakan bagian dari upaya untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat Papua.
Dengan begitu, Kelompok Kriminal bersenjata (KKB) Papua yang terus bergerilya melawan Pemerintah Republik Indonesia bisa dipatahkan. Sebab mereka akan kehilangan dukungan rakyat.
"Ini yang disebut sebagai Operasi Anti-Gerilya, dengan cara konstruktif memenangkan hati rakyat, guna menjauhkan mereka dari kelompok kriminal bersenjata," terang Kiki.
Sementara itu, aktivis Mahasiswa Papua, Charles Kossay menegaskan, Papua adalah bagian integral NKRI. Dan, untuk menyelesaikan masalah Papua, Pemerintah Republik Indonesia tidak dapat semata-mata menerapkan pendekatan keamanan.
Hal itu justru membuat konflik Papua melebar ke mana-mana, serta membuat 'luka' di hati rakyat Papua dan di hati para korban non-Papua.
Charles pun meminta Pemerintah Pusat tak hanya melakukan pendekatan keamanan, tapi juga melakukan pendekatan dengan menggunakan hati, untuk merebut simpati orang Papua.
"Di Papua itu khan ada Kepala-kepala Daerah, ada Ketua MRP, dan Ketua-ketua Adat. Pendekatan harus dilakukan kepada mereka, sehingga memberikan kenyamanan bagi orang Papua secara luas," ujar Charles.
Charles melanjutkan, dana otonomi khusus dan dana-dana lain sudah banyak dialirkan pemerintah ke Papua.
Tapi, ujar Charles, hal itu tidak meningkatkan kesejahteraan warga Papua secara signifikan, karena dikorupsi oleh elite politik setempat.
"Jadi selama sekitar 20 tahun Otonomi khusus dilaksanakan, belum ada hasil yang signifikan bagi kesejahteraan rakyat Papua. Semoga pemekaran wilayah yang akan dilakukan di Papua memberikan harapan positif dan juga jawaban bagi orang Papua," ujar Charles.
"Tapi ingat, konflik itu juga harus diselesaikan tuntas. Karena bila tidak, akan menimbulkan luka lebih dalam baik bagi rakyat Papua, maupun para Prajurit TNI dan Polri beserta keluarga mereka, yang kerap jadi korban di Papua," sambungnya.
Hal yang juga perlu dilakukan adalah menangkap para pejabat Papua yang terlibat korupsi, yang menyengsarakan rakyat. Adalah aneh sampai saat ini KPK seakan tidak berfungsi di Papua, pungkas Charles di akhir pernyataannya.
