Berita

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Roberth Rouw/Net

Politik

Kata Nasdem Ketersediaan Pangan Dunia Menipis, Kader Diminta Bergerak

JUMAT, 15 APRIL 2022 | 09:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia selama dua tahun lebih membuat ketersediaan pangan global semakin menipis. Situasi pangan menjadi lebih buruk akibat terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina.

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI, Roberth Rouw berujar, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) menyebutkan harga pangan mencapai titik tertinggi akibat perang Ukraina dan Rusia.

"Sementara banyak negara lain bergantung dengan hasil pangan dari kedua negara tersebut," ujar Robert dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/4).


Ketersediaan pangan dunia yang semakin menipis secara otomatis berakibat buruk bagi kebutuhan pangan di Indonesia. Karenanya, harga-harga pangan dan kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga dan angka inflasi.

"Jika tidak diantisipasi, maka akan berpengaruh terhadap stabilitas pangan di dalam negeri. Fraksi Partai Nasdem mempunyai kepentingan untuk menjaga agar krisis pangan ini tidak terjadi di dalam negeri," ujarnya.

Untuk menyikapi berbagai permasalahan pangan dunia, Fraksi Nasdem menyampaikan tiga hal penting. Pertama, mendukung secara kritis dan konstruktif pemerintahan Jokowi sampai 2024 mendatang.

Kedua, mendukung sikap pemerintahan Indonesia yang melakukan sikap abstain di sidang Dewan Keamanan PBB terkait masalah Ukraina.

Yang ketiga, meminta seluruh anggota fraksi untuk melakukan pemantauan ketersedian pasokan sembako dan keterjangkauan harga di seluruh Indonesia serta harga dan jumlah bahan energi.

"Untuk itu, Fraksi Nasdem membuka posko pengaduan terkait masalah sembako dan energi," tutupnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya