Besok RDP, KPU Harap DPR Setujui Draft PKPU Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024

Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama DPR RI, Pemerintah, dan juga lembaga penyelenggara pemilu lainnya akan dilaksanakan besok, Rabu (13/4).

Ketua KPU RI, Hasyim Asyari menjelaskan, RDP tersebut seharusnya digelar di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, hari ini, Selasa (12/4). Namun karena hari ini dirinya dan 6 Komisioner terpilih untuk periode 2022-2027 baru dilantik, maka agenda tersebut diundur.

"Bahwa sebetulnya hari ini, jam 13.00 (WIB) pimpinan DPR  mengundang KPU untuk menggelar rapat kerja dan RDP membahas draf PKPU tentang tahapan dan jadwal pemilu. Maka disepakati RDP tersebut akan digelar besok, sekitar jam 13.00," ujar Hasyim dalam jumpa pers usai acara Serah Terima Jabatan di Kantor KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Hasyim mengatakan, dalam RDP besok pihaknya akan membahas bersama Komisi II DPR RI dan perwakilan pemerintah dari kementerian terkait tentang draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Jadwal, Tahapan, dan Program Pemilu Serentak 2024.

Namun dia berharap DPR dan juga pemerintah bisa memberikan kepastian terkait pengesahan draf PKPU tersebut di RDP besok. Pasalnya, KPU memerlukan keleluasaan waktu untuk mempersiapkan hal-hal lainnya untuk menghadapi tahapan awal Pemilu Serentak 2024 yang akan dimulai awal Juni tahun ini.

Sehingga, Hasyim mengkalkulasi waktu yang tepat untuk mempersiapkan instrumen pelaksanaan tahapan harus dilaksanakan mulai bulan ini. Di samping itu dia juga melihat DPR RI akan menutup masa persidangan pada 14 April 2022, dan baru akan membukanya lagi pada bulan Mei 2022.

"Direncanakan tahapan pemilu dimulai 14 Juni 2022. Kalau kemudian pembahasannya akan diambil pada masa sidang Mei, itu kan untuk menuju tahapan pemilu relatif sudah mendekat. Kalau lebih awal itu lebih longgar bagi KPU menyiapkan segala sesuatunya," tutur Hasyim.

"Sehingga kami berharap dalam RDP besok kita bisa mengambil keputusan-keputusan strategis, utamanya mendapat persetujuan tentang hal-hal yang lebih detail terkait dengan tahapan pemilu," tandasnya.