Melahirkan Pemimpin dan Buat Regulasi, Firli Bahuri: Integritas Parpol Harus Dijaga

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi memulai kick off pendidikan politik cerdas dan berintegritas terhadap partai politik yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, program politik cerdas dan berintegritas ini menyasar 20 parpol, yang nantinya akan diselenggarakan dalam 21 batch, dimana batch pertama akan diikuti oleh Ketua Umum, Sekjen dan Bendahara Umum masing-masing partai politik.

Firli menyampaikan bahwa, KPK memandang perlu mengajak partai politik untuk terlibat dalam orkestrasi pemberantasan korupsi yang saat ini menjadi upaya KPK membersihkan Indonesia dari praktik-praktik korupsi.

“Karena menurut kami partai politik memiliki peran penting. Rasa-rasanya tidak ada pejabat dan penyelenggara negara, pejabat publik yang lepas dari proses politik,” kata Firli dalam sambutannya di hadapan 20 sekjen partai politik di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa siang (12/4).

Firli mengatakan, partai politik melahirkan wakil-wakil rakyat hingga pimpinan nasional dari mulai tingkat desa, bupati, walikota hingga gubernur. Karena partai politik, ditegaskan Firli merupakan saluran bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat, keinginan dan aspirasi politiknya melalui partai-partai poltik.

“Artinya, partai politik sungguh menentukan suara rakyat,” kata Firli menekankan.

Dan yang tidak kalah penting ialah partai politik melahirkan ataupun membuat regulasi, produk hukum hingga menyusun undang-undang. Sehingga menurut Firli, hal-hal itulah yang membuat KPK memandang perlu melibatkan partai politik dalam rangka upaya orkestrasi pemberantasan korupsi.

Disamping itu, Firli mengungkapkan, KPK disisi lain ingin menjaga integritas dari setiap partai-partai politik yang ada di Indonesia. Melalui pendidikan ini, KPK kata Firli, sekaligus ingin mengajak partai politik ikut menyempurnakan regulasi terkait dengan tata cara penentuan calon, mencalonkan dan pengusungan saat pemilu.

“Partai politik harus kita jaga, transparansi, akuntabilitas dan integritasnya,” tekan Firli.

Karena KPK menyadari, tanpa peran serta partai politik, upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK selama ini tidak akan pernah membuat Indonesia terbebas dari praktik-praktik korupsi.

“Rekan-rekan parpol harus menjaga ruh demokrasi yakni keterbukaan dan transparansi dan akuntabilitas dan disemai oleh nilai-nilai integritas, maka kita bisa mewujudkan indonesia bebas dari korupsi,” demikian Firli.