Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Net

Politik

Pengamat: BLT Migor Kebijakan Paling Tepat yang Diinisiasi Airlangga

SELASA, 12 APRIL 2022 | 12:17 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng sudah tepat untuk mengatasi dampak naiknya harga komoditas bahan pokok.

BLT Minyak Goreng juga sekaligus sebagai respons cepat pemerintah melihat rendahnya daya beli masyarakat akibat harga minyak yang dilepaskan pada keekonomian pasar.

Pengamat kebijakan publik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Robi Nurhadi menilai, kebijakan yang diumumkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut paling fleksibel dan lebih mudah dicairkan dibanding bantuan lain.


“Kan lebih mudah karena terdistribusi langsung pada rekening orang atau kelompok yang menjadi tujuan,” kata Robi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/4).

BLT Migor juga sekaligus sebagai respons cepat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atas tingginya harga minyak. BLT Minyak Goreng rencananya diberikan kepada sekitar 20,5 juta keluarga dan 2,5 juta pedagang kaki lima yang berjualan gorengan.

Penerima BLT langsung mendapatkan Rp 300 ribu pada bulan April ini. Selain BLT Minyak Goreng, pemerintah juga masih memberikan bantuan untuk Penerima Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan BLT Dana Desa.

Dikatakan Robi, BLT juga sudah banyak diadopsi negara lain hingga di Amerika, Afrika, dan Eropa.

"BLT ini telah menjadi model kebijakan yang banyak digunakan. Negara-negara Eropa juga banyak memberikan bantuan kepada warganya dengan model BLT,” tandas Robi.

Ia melihat, kebijakan ini sejatinya buah pemikiran Airlangga sebagai pemegang tongkat komando perekonomian tanah air. Namun, Ketua Umum Partai Golkar tersebut cenderung diam dan tidak terlalu senang menonjolkan diri.

“Padahal, bisa jadi, sebenarnya ia (Airlangga) sendiri yang justru punya inisiatif atas banyak kebijakan ekonomi,” tandasnya.

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Pembangunan Gerai KDKMP di Tubaba Terkendala Masalah Lahan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:59

KDKMP Butuh Ekosistem Pasar Hingga Pendampingan Berkelanjutan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:43

Ziarah ke Makam Ainun Habibie

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:23

Ketidaktegasan Prabowo terhadap Jokowi dan Luhut jadi Sumber Kritik

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:59

Implementasi KDKMP Masih Didominasi Administrasi dan Kepatuhan Fiskal

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:42

Aktivis Senior: Program MBG Simbol Utama Kebijakan Pro-Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:20

Kontroversi Bahlil: Anak Emas Dua Rezim

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:53

Rosan Ungkap Pembangunan Kampung Haji Baru Dimulai Kuartal Empat 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:41

Tim Gabungan Berjibaku Cari Nelayan Hilang Usai Antar ABK

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:24

Pemerintah Harus Antisipasi Ketidakstabilan Iklim Ekonomi Global

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:02

Selengkapnya