Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto/Net

Politik

Pengamat: BLT Migor Kebijakan Paling Tepat yang Diinisiasi Airlangga

SELASA, 12 APRIL 2022 | 12:17 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng sudah tepat untuk mengatasi dampak naiknya harga komoditas bahan pokok.

BLT Minyak Goreng juga sekaligus sebagai respons cepat pemerintah melihat rendahnya daya beli masyarakat akibat harga minyak yang dilepaskan pada keekonomian pasar.

Pengamat kebijakan publik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Robi Nurhadi menilai, kebijakan yang diumumkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut paling fleksibel dan lebih mudah dicairkan dibanding bantuan lain.


“Kan lebih mudah karena terdistribusi langsung pada rekening orang atau kelompok yang menjadi tujuan,” kata Robi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/4).

BLT Migor juga sekaligus sebagai respons cepat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atas tingginya harga minyak. BLT Minyak Goreng rencananya diberikan kepada sekitar 20,5 juta keluarga dan 2,5 juta pedagang kaki lima yang berjualan gorengan.

Penerima BLT langsung mendapatkan Rp 300 ribu pada bulan April ini. Selain BLT Minyak Goreng, pemerintah juga masih memberikan bantuan untuk Penerima Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan BLT Dana Desa.

Dikatakan Robi, BLT juga sudah banyak diadopsi negara lain hingga di Amerika, Afrika, dan Eropa.

"BLT ini telah menjadi model kebijakan yang banyak digunakan. Negara-negara Eropa juga banyak memberikan bantuan kepada warganya dengan model BLT,” tandas Robi.

Ia melihat, kebijakan ini sejatinya buah pemikiran Airlangga sebagai pemegang tongkat komando perekonomian tanah air. Namun, Ketua Umum Partai Golkar tersebut cenderung diam dan tidak terlalu senang menonjolkan diri.

“Padahal, bisa jadi, sebenarnya ia (Airlangga) sendiri yang justru punya inisiatif atas banyak kebijakan ekonomi,” tandasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya