Berita

Ketua Bappilu PDI Perjuangan Bambang "Pacul" Wuryanto/Net

Politik

Bambang Pacul Memuji Luhut Pandjaitan Sebagai "Menteri Utama" yang Sangat Kuat

KAMIS, 07 APRIL 2022 | 16:40 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wacana penundaan Pemilu 2024 terkait langsung dengan sosok Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Sebab, Luhut sangat vokal dalam menyuarakan penundaan pemilu ini.

Bahkan, untuk meyakinkan publik, Luhut mengklaim ada big data yang menunjukkan keinginan publik untuk menunda Pemilu 2024. Namun, klaim Luhut tersebut dibantah banyak pihak.

Menurut Ketua Bappilu PDI Perjuangan Bambang "Pacul" Wuryanto, Luhut kurang pas jika ikut-ikutan membicarakan politik. Sebab tugas utamanya di kementerian adalah mengurusi masalah kemaritiman dan investasi. Sehingga tidak perlu ikut mendengungkan wacana penundaan Pemilu 2024.


"Kalau Pak Luhut ya monggo saja, bisa evaluasi sendiri. Kan banyak orang yang mengatakan beliau 'prime minister'. Menteri utama. Menko kan menteri utama bos,” kata Bambang Pacul kepada wartawan, Kamis (7/4).

"Tapi orang juga paham sekali betapa Pak Luhut sangat kuat. Power politiknya kuat,” imbuhnya.

Bambang mencontohkan superpower-nya Luhut dalam pemerintah manakala Presiden Joko Widodo meminta untuk menghentikan ekspor batubara. Namun Luhut malah memerintahkan untuk membuka kembali.

"Itu klir lah. Orang politik juga paham. Tentu kalau dia dari sini kita sama-sama paham. Kita memahami, kita mengerti, tapi kita enggak bisa berbuat apapun,” tuturnya.

Ketua Komisi III DPR RI ini juga mengingatkan para menteri untuk sadar dengan posisinya masing-masing, agar tidak offside dalam memberikan statemen kepada masyarakat.

"Saya lebih memandang sebagai orang politik, sadar enggak pada posisimu. Ini sudah terlalu bias. Pak Presiden mengingatkan, 'heh sadarlah engkau pada posisimu. Yuk menteri tugasmu bantu aku sektor ini'. Oke? Apa yang belum ceta?” tutupnya.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya