Berita

Politisi senior PDI Perjuangan, Bambang Beathor Suryadi/Net

Publika

Beathor Suryadi: Ribut Presiden 3 Periode Bernuansa Balas Jasa Jokowi

KAMIS, 07 APRIL 2022 | 15:31 WIB | OLEH: BEATHOR SURYADI

RIBUT-RIBUT soal dukungan untuk Presiden Jokowi 3 periode oleh perangkat desa berawal dari sebab dan akibat sistem pemilihan presiden secara langsung yang benuansa balas jasa atas kemenangan tersebut, program dana desa, dan lain-lain.

Sebagai kader PDI Perjuangan, saya memiliki pengalaman 20 tahun mengikuti proses semua pemilihan kepala pemerintahan di semua tingkatan.

Jika dalam waktu dekat ada amendemen GBHN/PPHN, maka disertakan usul...


Pembagian sistem pemilhan kepala pemerintahan di dalam bentuk pemerintahan Pancasila.

Sebagai wujud butir ke-4 Pancasila, musyawarah mufakat, kita masukan amendemen pemilihan presiden dan wakil presiden melalui pemilihan di MPR RI.

Untuk terlaksananya pemerintahan yang efektif dan efisien pada terlaksananya pemerintahan pusat dan daerah, maka pemilihan gubernur ditunjuk oleh presiden atas usulan partai partai pemenang Pemilu.

Berjalannya pemerintahan daerah di kabupaten dan kota, dilakukan oleh pemilihan DPRD tingkat dua atas suara partai-partai yang merupakan simbol demokrasi.

Pemilihan kepala daerah dilakukan langsung oleh warga desa yang telah memahami kualitas calon kandidat kades berdasaraskan bebet, bibit, bobot sehingga terwujudkannya kualitas demokrasi.

Salam Juang.

Politisi senior PDI Perjuangan

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya