Presiden RI, Joko Widodo/Net
Penegasan yang akhirnya disampaikan Presiden Joko Widodo, diharapkan bisa berlanjut dengan pemecatan beberapa menteri yang telah menggaungkan isu penundaan pemilu dan atau perpanjangan masa jabatan presiden.
Saran tersebut disampaikan Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, menanggapi pernyataan Jokowi dalam Rapat Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (5/4), yang melarang menterinya mewacanakan isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.
"Tak cukup hanya diperingatkan dalam forum terbuka. Baiknya presiden memberikan sanksi dengan mengganti menteri yang dua itu," ujar Jerry saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/4).
Jerry menyebutkan, dua menteri yang harus dipecat ialah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Jerry menduga dua menteri itu menjadi dalang isu penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Sebab, mereka selalu berupaya menyampaikan argumentasi untuk meloloskan gagasan tersebut. Padahal urusan kepemiluan dan demokrasi bukanlah urusan dari kementerian yang mereka pimpin.
"Memang tupoksi di istana cukup amburadul. Si menteri A ngomong lain, si Menteri B bicara lain pula. Kerap publik jadi bingung lantaran kurangnya sinkronisasi antara ucapan presiden dan menterinya," tuturnya.
Maka dari itu, Jerry memandang perlu bagi Jokowi untuk segera menunjuk Jurubicara Presiden yang kompeten, agar pola komunikasi pemerintahan lebih terstruktur dan tak menimbulkan gejolak di masyarakat hanya karena ada gelagat politik dari oknum menteri tertentu.
"Saya sarankan Jokowi cari seorang jubirnya dan serahkan ke dia, jangan semua pada bicara. Jadi semua harus linear kebijakan tak gonta ganti. Karena kadang banyak yang bikin gaduh," demikian Jerry.
